SRAGEN, iNewsSragen.id - Kodim 0725/Sragen bergerak cepat mendukung program strategis pemerintah melalui percepatan distribusi kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dalam waktu dua hari, puluhan armada roda tiga berhasil disalurkan ke sejumlah desa di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Berdasarkan pantauan di Makodim 0725/Sragen, armada roda tiga tiba pada Minggu (7/6/2026) sore. Proses distribusi kemudian langsung dilakukan secara bertahap dan rampung pada Rabu (9/6/2026) pagi.
Dandim 0725/Sragen Letkol Infanteri Dindin Rohidin melalui Kasi Intel Kodim 0725/Sragen Kapten Infanteri Ari Cahyo menjelaskan, pendistribusian kendaraan operasional dilakukan dalam dua tahapan.
“Untuk kendaraan roda tiga tahap kedua, mulai kemarin sampai hari ini sudah kami distribusikan sebanyak 64 unit untuk 32 desa atau KDKMP. Masing-masing koperasi menerima dua unit kendaraan,” ujar Kapten Inf Ari Cahyo saat ditemui di Makodim Sragen, Selasa (09/6/2026)
.Sebelumnya, pada tahap pertama, Kodim 0725/Sragen telah menyalurkan 40 unit kendaraan roda tiga untuk 20 desa. Selain itu, distribusi kendaraan roda empat berupa 19 unit truk dan 30 unit pickup juga telah selesai dilakukan pada bulan lalu.
Kapten Inf Ari Cahyo mengungkapkan, dari total 208 titik KDMP yang direncanakan berdiri di Kabupaten Sragen, sebanyak 115 titik saat ini telah mencapai progres pembangunan 100 persen. Sementara 64 titik lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Menurutnya, distribusi kendaraan operasional dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama adalah bangunan fisik KDKMP harus sudah selesai 100 persen dan telah diverifikasi oleh pihak PT Agrinas.
“Bagi titik yang sudah 100 persen namun belum menerima kendaraan, saat ini masih dalam proses pengajuan. Kendala di lapangan adalah distribusi di tiap wilayah dilakukan secara bertahap. Target kami, seluruh titik yang sudah selesai pembangunannya dapat terpenuhi kebutuhan kendaraannya tahun ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah kendala masih ditemui dalam proses pembangunan KDKMP di lapangan. Selain faktor cuaca dan keterbatasan tenaga kerja, persoalan utama yang dihadapi berkaitan dengan kesiapan lahan pembangunan.
“Terdapat 29 titik yang hingga kini belum bisa dibangun karena status lahannya masih masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” katanya.
Pemerintah pusat, lanjut dia, dikabarkan tengah menyiapkan revisi regulasi untuk mengatasi persoalan keterbatasan lahan, khususnya di wilayah perkotaan atau kelurahan yang memiliki keterbatasan tanah kas desa.
“Rencananya pada Agustus mendatang akan ada revisi aturan terkait pembangunan KDKMP, terutama untuk wilayah perkotaan yang kesulitan penyediaan lahan. Harapannya seluruh progres pembangunan tahun ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” pungkas Kapten Inf Ari Cahyo.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
