Foto Wapres di Kantor Pemerintahan Jadi Sorotan, Pemkab Sragen Tunggu Instruksi Pusat

Joko Piroso
Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Hargiyanto (kanan), Selasa (17/11/2026). Foto: iNews/ Joko P

SRAGEN, iNewsSragen.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen belum mengambil langkah terkait pencopotan atau penurunan foto Wakil Presiden di kantor-kantor instansi pemerintahan. Pemkab memilih menunggu instruksi tertulis dari pemerintah pusat sebelum menentukan kebijakan.

Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen, Hargiyanto, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan, jajaran Pemkab Sragen tidak akan mengambil tindakan lebih dahulu tanpa adanya arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Sekretariat Negara (Setneg).

Menurut Hargiyanto, pemerintah daerah akan mengikuti ketentuan apabila surat atau instruksi resmi dari pemerintah pusat telah diterbitkan. Untuk sementara, Pemkab Sragen memilih menunggu kejelasan kebijakan tersebut.

"Kalau saya, kan menunggu surat dari Setneg atau Kemendagri. Jadi kalau sudah ada surat dari Setneg atau Kemendagri, ya kita ikuti. Jadi seperti itu," ujar Hargiyanto.

Ia mengatakan, Pemkab Sragen tidak ingin mendahului kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, belum ada keputusan atau langkah khusus yang akan diambil terkait keberadaan foto Wakil Presiden di lingkungan perkantoran pemerintahan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya instansi yang lebih dahulu menurunkan foto Wakil Presiden, Hargiyanto juga menegaskan belum akan mengambil tindakan tanpa dasar arahan resmi.

"Ya saya diam saja. Intinya kalau saya, saya sebagai Sekda di sini, kalau itu ada surat dari Setneg ataupun dari Kemendagri, ya saya baru, 'Oh ini, seperti ini', kita tunggu. Menunggu arahan saja," tambahnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Sragen masih menempatkan persoalan penurunan foto Wakil Presiden sebagai hal yang menunggu kejelasan kebijakan pemerintah pusat.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kantor instansi pemerintahan di Kabupaten Sragen masih menunggu petunjuk resmi dari kementerian atau lembaga terkait.

Dalam sesi wawancara, Hargiyanto juga sempat mendapat pertanyaan bernada candaan dari awak media mengenai kemungkinan perubahan posisi foto Presiden apabila foto Wakil Presiden diturunkan.

Namun, Sekda Sragen tersebut memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai pertanyaan itu.

Hingga wawancara berlangsung, Hargiyanto belum menyampaikan adanya surat resmi dari Kemendagri maupun Setneg yang menjadi dasar bagi Pemkab Sragen untuk mengambil langkah terkait penempatan foto Wakil Presiden di kantor pemerintahan.

Editor : Joko Piroso

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network