Lahan Pabrik Tas di Guworejo Berstatus Zona Kuning, Swasembada Pangan Terancam?

SRAGEN, iNewsSragen.id – Wacana pembangunan pabrik tas di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, kembali menjadi perbincangan hangat.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, lahan yang akan digunakan ternyata sudah berstatus zona kuning. Namun, status ini masih belum cukup untuk menjadikannya kawasan industri, karena untuk itu, lahan harus berstatus zona merah.

Baca Juga

Menelisik Wacana Pabrik Tas di Guworejo: Alih Fungsi Lahan Hijau Jadi Sorotan

Perubahan zonasi ini memicu berbagai pertanyaan, terutama terkait prosedur perizinan serta dampaknya terhadap ketahanan pangan daerah. Sebab, lahan yang sebelumnya merupakan area pertanian produktif kini berada di persimpangan kepentingan antara pembangunan industri dan kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam tata ruang wilayah, zona kuning biasanya diperuntukkan bagi permukiman atau kegiatan komersial berskala kecil hingga menengah. Sementara itu, untuk bisa digunakan sebagai kawasan industri, lahan harus terlebih dahulu dikonversi menjadi zona merah, proses yang tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa kajian mendalam dan persetujuan dari berbagai pihak.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah pihak pengembang sudah mengajukan perubahan zonasi dari kuning ke merah atau belum. Jika belum, pembangunan pabrik berpotensi dapat melanggar aturan tata ruang yang berlaku.

Kepala Desa Guworejo, Daru Sucondro, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa lahan tersebut memang sudah berstatus zona kuning sejak dulu. Namun, terkait wacana pembangunan pabrik tas, sebelumnya ia mengaku belum pernah menerima tembusan atau koordinasi dari pihak pengembang maupun perwakilannya.

"Lahan kuning dari dulu," kata Daru Sucondro singkat. Rabu (19/3/2025), pekan lalu.

Di tengah situasi ini, muncul kekhawatiran lain yang tak kalah penting, yaitu mengenai dampak perubahan lahan terhadap swasembada pangan.

Desa Guworejo selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan lahan pertanian produktif. Jika alih fungsi lahan ini terus berlanjut, maka akan ada pengurangan signifikan terhadap lahan yang berkontribusi pada produksi pangan lokal.

Agus LD, Ketua LSM TOPAN RI Kabupaten Sragen, menekankan bahwa kebijakan alih fungsi lahan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan.

"Kita sedang menghadapi ancaman krisis pangan global, jadi kebijakan soal lahan pertanian harus benar-benar diperhitungkan. Dampak di sekitar area itu nanti pasti ada. Jangan sampai lahan produktif hilang hanya demi kepentingan segelintir pihak," tegasnya.

Senada dengan Agus, seorang petani setempat yang enggan disebutkan namanya juga mengungkapkan kekhawatirannya.

"Sawah di sini masih subur dan jadi sumber mata pencaharian kami. Kalau dialihkan untuk industri, kami terancam kehilangan pekerjaan, dan harga pangan bisa naik karena pasokan berkurang," keluhnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada kejelasan mengenai apakah pihak pengembang sudah mengurus izin alih fungsi lahan dari zona kuning ke zona merah. Sementara itu, masyarakat masih menunggu transparansi dari pemerintah daerah mengenai kebijakan ini.

Jika pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan kawasan ini sebagai lahan pertanian, maka pembangunan pabrik tas bisa terancam batal. Namun, jika pengembang berhasil mengubah status lahan menjadi zona merah, maka proyek ini berpeluang untuk berjalan meskipun dengan konsekuensi terhadap ekosistem dan ketahanan pangan setempat.

Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada keputusan pemerintah daerah serta respons dari masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan ini.

Pantau terus perkembangan berita ini hanya di iNews Sragen!

Editor : Joko Piroso