Eks Sekda Sragen Kritik Keras Bupati: Birokrat Makan Tak Sehat, Tidur Tak Nyenyak

SRAGEN, iNewsSragen.id - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pemerintahan dan manajemen birokrasi di lingkungan Pemkab Sragen. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang diambil pimpinan daerah dalam beberapa bulan terakhir berjalan tidak optimal dan bahkan membuat kondisi birokrasi “tidak sehat”.

Tatag menyoroti khususnya kebijakan penataan dan mutasi pejabat yang dinilai tidak terarah. Pemkab Sragen diketahui kembali membuka peluang pengisian jabatan kepala dinas, namun proses tersebut dinilai belum dibarengi perencanaan matang.

Baca Juga

Tatag Prabawanto Serukan Kader Partai untuk Mengutamakan Kepentingan Sragen dalam Pilkada 2024

Ia menyebut keputusan Bupati dalam memutasi pejabat justru membuat birokrat berada dalam tekanan.

“Keputusan penataan mutasi seolah Bupati membuat birokrat makan tidak sehat, minum tidak segar, dan tidur tidak nyenyak,” ujar Tatag.

Tatag juga menyoroti penggeseran pejabat ke jabatan fungsional yang dinilai dilakukan tanpa strategi. Menurutnya, sebelum memindahkan pejabat ke posisi fungsional, seharusnya Pemkab lebih dulu menyiapkan pejabat definitif agar roda pemerintahan tetap berjalan baik.

Baca Juga

Mantan Sekda Tatag Prabawanto Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati di Gerindra Sragen

“Ada yang digeser ke fungsional, tapi sebelum mengambil langkah seperti itu mestinya ambil sosok definitif dulu,” kritiknya.

Kondisi semakin rumit karena banyak jabatan strategis kini diisi Pelaksana Tugas (PLT). Kebijakan ini, kata Tatag, membuat sejumlah keputusan penting tidak mampu diambil karena PLT cenderung berhati-hati dan tidak berwenang penuh.

“Sekarang banyak jabatan diisi PLT. Kalau seperti ini, kebijakan strategis pasti tersendat,” tegasnya.

Baca Juga

Resmi Calonkan Diri sebagai Caleg DPR RI, Mantan Sekda Sragen Gabung di PKB

Tidak hanya itu, penempatan pejabat di level kepala dinas juga dianggapnya kurang tepat dan tidak mencerminkan profesionalisme birokrasi. Tatag menilai keseluruhan langkah penataan birokrasi yang dilakukan Pemkab Sragen belakangan ini bersifat setengah-setengah dan tidak menunjukkan arah pembenahan yang jelas.

Ia pun mengingatkan agar pimpinan daerah tidak meremehkan kompleksitas pengelolaan pemerintahan.

“Jangan ibaratkan mengurusi pemerintahan seperti mengurusi mahasiswa KKN,” ujarnya, menyindir latar belakang akademis Bupati Sigit Pamungkas.

Kritik keras Tatag ini menandai meningkatnya sorotan publik terhadap dinamika internal birokrasi Sragen. Pengamat menilai, jika persoalan mutasi, PLT, dan penempatan pejabat tidak segera dibenahi, pelayanan publik dan stabilitas kebijakan daerah berpotensi terganggu.

Editor : Joko Piroso