Busyro Muqoddas Soroti Independensi KPK, Masyarakat Sipil Didorong Kawal Demokrasi
YOGYAKARTA, iNewsSragen.id –Busyro Muqoddas menyoroti independensi KPK dan mendorong masyarakat sipil mengawal reformasi politik demi menjaga kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029.
Pandangan tersebut disampaikan Busyro dalam seminar CSIS Roadshow Campus bertema “Pemilu, Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional” di Amfiteater Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/11/2026).
Dalam pemaparan bertajuk “Menakar Kualitas Produk Demokrasi (Evaluasi terhadap Partai Politik dan CSO: Tinjauan Fenomenologi)”, Busyro menilai kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) secara berkala.
Menurut dia, integritas pemimpin yang dihasilkan, proses politik, serta independensi lembaga pengawasan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas demokrasi.
Busyro juga menyoroti perubahan Undang-Undang KPK pada 2019 yang dinilainya berdampak terhadap independensi dan kapasitas lembaga antirasuah tersebut dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
Ia mengaitkan persoalan korupsi politik dengan praktik politik uang dan pengaruh pemodal dalam proses pemilu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas kompetisi politik dan integritas kepemimpinan nasional.
Karena itu, independensi lembaga pemberantasan korupsi perlu dijaga agar pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan optimal.
Masyarakat Sipil Didorong Kawal Reformasi Politik
Busyro juga menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil atau civil society organizations (CSO). Masyarakat sipil, menurutnya, harus mempertahankan sikap kritis dan independen dalam mengawasi kebijakan publik serta jalannya pemerintahan.
Namun, kritik dan gagasan tidak cukup berhenti dalam forum diskusi. Diperlukan langkah nyata untuk mendorong pembenahan sistem politik dan regulasi pemilu.
“Perlunya mobilisasi masyarakat sipil untuk mendesak revisi undang-undang partai politik dan pemilu. Selain itu, gagasan yang disampaikan dalam forum perlu diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang nyata,” ungkap Busyro.
CSIS Soroti Dinasti Politik dan Biaya Pemilu
Dalam seminar yang sama, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Arya Fernandes, membahas dinamika pemilihan presiden sejak 2004 hingga tantangan demokrasi menjelang Pemilu 2029.
Arya menilai pemilu yang berlangsung rutin belum tentu menghasilkan sirkulasi elite politik yang memadai. Sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian antara lain menguatnya dinasti politik, tingginya biaya politik, serta belum optimalnya keterwakilan generasi muda di lembaga legislatif.
“Pemilu yang rutin belum tentu menghasilkan sirkulasi elite politik yang memadai. Tantangan lainnya adalah dinasti politik, tingginya biaya politik, dan belum optimalnya keterwakilan generasi muda dalam lembaga legislatif,” jelas Arya.
Menurutnya, pembenahan sistem politik diperlukan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi berbagai kelompok masyarakat dalam berpartisipasi dan berkompetisi di pemilu.
AI dan Deepfake Jadi Ancaman Pemilu 2029
Arya turut mengingatkan tantangan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam aktivitas politik menjelang Pemilu 2029.
Teknologi seperti deepfake, voice cloning, dan konten generatif berpotensi disalahgunakan untuk memproduksi serta menyebarkan informasi menyesatkan yang dapat memengaruhi persepsi pemilih.
Karena itu, ia mendorong penguatan regulasi, transparansi, dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi dalam proses politik.
Selain itu, transparansi pemungutan dan penghitungan suara, perluasan kesempatan pencalonan, serta peningkatan keterwakilan politisi muda dinilai penting untuk menciptakan kompetisi politik yang lebih terbuka dan akuntabel.
Seminar CSIS Roadshow Campus di UMY tersebut menjadi ruang diskusi bagi akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil untuk membahas masa depan demokrasi Indonesia.
Berbagai pandangan yang disampaikan menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemilu yang rutin, tetapi juga integritas lembaga negara, sistem politik yang sehat, partisipasi masyarakat sipil, serta kesiapan menghadapi perkembangan teknologi.
Editor: Joko Piroso