Ia mengungkapkan, kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) digelar setiap tahun sehingga OPD harus bisa mempersiapkan diri memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
"Pelayanan publik adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Dengan inovasi pelayanan publik, persepsi masyarakat tentang pelayanan yang berbelit akan berubah," ujar Bupati.
Bupati juga mengatakan, KIPP merupakan langkah strategis untuk menjaring inovasi pelayanan yang dilahirkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik saat ini wajib menganut paradigma New Public Service dimana masyarakat merupakan pusat dari penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintah," jelasnya.
Etik menegaskan kepada jajarannya, agar wajah pelayanan publik harus bisa berubah dari yang berbelit-belit, lamban, tidak ramah, dan sarat pungli, menjadi pelayanan publik yang modern, bersih, efisien, dan dinamis menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
"Sejumlah OPD Pemkab Sukoharjo telah meraih penghargaan tingkat nasional di bidang pelayanan publik. Pada tahun 2023 Pemkab Sukoharjo berhasil meraih Penghargaan Top 45 KIPP dari Menteri PANRB, melalui inovasi “Semangat Bangun Desa melalui Program Kampung Iklim” (Sembada Proklim), yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup," paparnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
