SRAGEN, iNewsSragen.id – Bikin heboh, video pernyataan mantan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, yang diunggah oleh Youtuber Sragen Keren & Beken, mendapatkan respons dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Potongan pernyataannya, yang juga merupakan Ketua Umum Tim Pemenangan Sigit-Suroto, dianggap menyinggung PNS di Sragen.
PNS Sragen menuntut Agus untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan tersebut. Tuntutan ini disampaikan melalui spanduk yang dipasang di beberapa lokasi, dengan foto potongan video dari jumpa pers di Posko Pemenangan Sigit-Suroto, (24/9/2024).
Spanduk tersebut dipasang di antara dua pohon dan tiang listrik, meskipun melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh PNS sendiri.
Agus baru mengetahui tentang spanduk itu setelah menerima informasi melalui WhatsApp dari rekannya pada 30 September 2024.
Ia menyebutkan bahwa spanduk tersebut terlihat di sekitar Tempat Pemakaman Umum Manding dan TPI SI, namun setelah dicek, spanduk tersebut sudah tidak ada.
Agus merespons dengan mengadakan jumpa pers di Posko Pemenangan Sigit-Suroto. Ia menjelaskan bahwa pernyataannya seharusnya dilihat dalam konteks yang utuh, bukan sepotong-sepotong. Pernyataan itu berkaitan dengan temuan Mukafi Fadli mengenai kemiskinan ekstrem di Sragen.
Agus menyatakan bahwa Sragen sebenarnya telah menemukan model penanggulangan kemiskinan yang diakui oleh PBB saat ia menjabat. Namun, ia mengamati bahwa situasi tidak banyak berubah dan pelayanan publik mengalami penurunan.
Ia juga mengaitkan kondisi kemiskinan dengan pembangunan Kantor Pemda Terpadu yang memakan biaya puluhan miliar. Agus mempertanyakan apakah dengan gedung baru itu, pikiran aparatur sipil negara akan lebih fokus pada kepentingan rakyat.
“Lewat spanduk itu, saya diminta minta maaf. Namun, saya ucapkan selamat kepada PNS yang menjaga netralitas. Sementara itu, bagi yang melanggar, semoga mendapatkan balasan dari Tuhan,” ujarnya.
Agus menilai bahwa justru para PNS yang melanggar netralitas yang seharusnya meminta maaf kepada rakyat, bukan dirinya. Ia menekankan bahwa selama 15 tahun di pemerintahan, ia memahami betul model-model PNS, dan tantangannya agar pelayanan publik di Sragen bisa diakui dunia belum dapat terwujud.
Ditambahkan Agus, penting untuk diingat bahwa setiap PNS seharusnya tidak terlibat dalam penggiringan pemilih untuk memilih calon tertentu. Rakyat merdeka berhak untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Saya berharap kita semua dapat menghormati prinsip netralitas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, pungkasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
