BOYOLALI,iNewsSragen.id – Polemik mencuat setelah PT Pollung Karya Abadi (PKA), kontraktor asal Medan, Sumatera Utara, yang dinilai sarat catatan buruk, ditetapkan sebagai pemenang tender proyek pemeliharaan berkala Jalan Pandanaran Boyolali. Keputusan ini menimbulkan gelombang kekhawatiran publik terkait kualitas dan kelanjutan proyek strategis bernilai besar tersebut.
Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui aplikasi SPSE yang diunggah 23 Agustus 2025 mencatat, PT PKA mengungguli sembilan peserta tender lain dari total 66 pendaftar awal. Jalan Pandanaran sendiri merupakan ikon budaya dan kearifan lokal Boyolali yang selama ini menjadi wajah kota.
Namun, kemenangan PT PKA dalam kontrak kerja dengan nilai pagu paket Rp 22 miliar ini justru memunculkan tanda tanya besar. Ketua LSM Masyarakat Regional Anti Korupsi (MARAK) Jawa Tengah, Joko Prakosa, menilai ada aroma permainan dalam proses tender.
“Terpilihnya PT PKA sangat kuat bau akal-akalan yang melibatkan oknum pejabat. Panitia tender seharusnya lebih cermat dan transparan, bukan justru memenangkan kontraktor dengan rekam jejak bermasalah,” tegas Joko, Selasa (9/9/2025).
Joko mengingatkan, seleksi tender di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ini, mestinya berbasis integritas agar tidak berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Apalagi, lokasi kontraktor di luar Jawa menambah risiko proyek terhenti di tengah jalan.
“Banyak kontraktor lokal Solo Raya yang kompeten dan bersih dari catatan negatif. Kenapa justru yang bermasalah yang diloloskan?” tambahnya.
Rekam jejak PT PKA kian mencoreng kepercayaan publik. Direktur Utama PT PKA berinisial S, diketahui pernah terseret kasus dugaan korupsi pencairan kredit Surat Perintah Kerja (SPK) di PT Bank Sumut Cabang Stabat pada 2023 dengan nilai mencapai Rp1,548 miliar.
“Pemberitaan soal Dirut PT PKA yang tersandung kasus korupsi sudah tersebar luas di media. Tetapi ironisnya, perusahaan ini masih bisa menang tender proyek strategis di Boyolali,” ujar Joko.
Ia pun menyerukan keterlibatan masyarakat untuk mengawasi jalannya proyek serta menuntut pengawasan ketat terhadap panitia penyelenggara.
“Sanksi tegas harus diberlakukan agar proyek tidak terbengkalai dan kasus serupa tidak terulang,” pungkas Joko.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
