SOLO,iNewsSragen.id – Nuansa kebersamaan lintas trah keturunan raja-raja Surakarta mewarnai kawasan Keraton Surakarta Hadiningrat, pada (23/2/2026) sore. Komunitas Adat Saka Dharma Awu Sepuh menggelar pembagian sekira 500 paket takjil buka puasa di Kori Kamandungan sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus penegasan bahwa kondisi keraton dalam situasi aman dan kondusif.
Kegiatan yang diikuti sekira 30 orang lintas garis keturunan mulai dari PB II hingga PB XII itu dipimpin langsung oleh BRM Nugroho Iman Santoso, cucu Pakubuwono (PB) XI sekaligus putra GPH Notopuro.
“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus simbol harmonisasi keluarga besar Keraton. Alhamdulillah, pembagian takjil berjalan lancar,” ujar Nugroho dalam keterangannya disela kegiatan.
Menurutnya, aksi berbagi di bulan Ramadan ini bukan sekadar agenda sosial, melainkan pesan persatuan seluruh trah keturunan raja Surakarta. Ia menegaskan, dinamika internal yang berkembang tidak mengganggu stabilitas kawasan keraton.
“Situasi aman dan kondusif ini ditandai dengan dibukanya kembali museum Keraton untuk masyarakat umum,” ungkapnya.
Nugroho juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam tata kelola keraton, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1950 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, putusan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari supremasi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan.
Di tengah dinamika kelembagaan, Nugroho menyatakan dukungan terhadap langkah audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dukungan itu merespons surat bernomor 02/SKMK.8.2026/PAKKSH/2026 tertanggal 21 Januari 2026 yang disampaikan oleh KGPH Tedjowulan kepada Ketua BPK RI.
Dalam surat itu disebutkan adanya keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang penunjukan KGPH Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional.
“Kami mendukung audit sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Ini penting demi menjaga marwah Keraton sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional,” tegas Nugroho.
Di akhir pernyataannya, ia menitipkan pesan kepada para pemangku kebijakan agar merangkul seluruh trah keturunan raja, dari garis PB II hingga PB XIII, serta menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan dan keperuntukan dana demi menjaga kehormatan dan keberlanjutan Keraton Surakarta.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
