Upaya mediasi telah dilakukan, namun belum menemukan titik temu antara warga dan pemilik usaha. Pemerintah desa pun kini masih berupaya mencari solusi agar konflik tidak berkepanjangan.
Di sisi lain, pemilik usaha menegaskan dirinya telah memenuhi seluruh aspek legalitas. Ia juga mengklaim telah memberikan informasi terbuka kepada masyarakat terkait jenis produk yang dijual.
"Saya sudah mengurus izin dan memasang keterangan non-halal. Saya juga sudah kulonuwun ke warga. Jadi saya tidak merasa melanggar aturan,” tegas Jodi.
Hingga kini, polemik warung makan non-halal tersebut masih menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah daerah, dengan harapan tercapai solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
