Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kewajiban memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk mendorong penerimaan mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Zuly, kebijakan tersebut belum diimbangi dengan dukungan pendanaan yang memadai.
Ia menjelaskan, perguruan tinggi swasta didorong menerima mahasiswa dari wilayah 3T sebagai bagian dari indikator kinerja, namun pembiayaannya harus ditanggung kampus apabila tidak disertai bantuan pemerintah.
Selain itu, UMY juga menyoroti skema pembiayaan KIP Kuliah yang dinilai belum mampu menutup biaya pendidikan di sebagian besar perguruan tinggi swasta.
Menurut Zuly, besaran bantuan KIP Kuliah sekitar Rp4,5 juta per mahasiswa masih berada di bawah rata-rata biaya pendidikan di UMY.
"Selisih biaya harus ditanggung kampus karena mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak diperbolehkan dikenai pungutan tambahan. Ini menjadi beban yang cukup berat bagi perguruan tinggi swasta," katanya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
