Bupati Sragen Sigit Pamungkas menjelaskan Sekolah Rakyat Sragen melayani jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang memiliki tiga rombongan belajar (rombel) dengan sistem pendidikan berasrama (boarding school), di mana seluruh kebutuhan pendidikan dan tempat tinggal siswa ditanggung oleh negara.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Sosial atas hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Sragen. Kami berharap anak-anak dari keluarga miskin memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik," ujar Sigit.
Selain pendidikan gratis, lanjut Sigit, keluarga para siswa juga memperoleh bantuan komplementer dari Kementerian Sosial berupa bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), dukungan modal usaha, hingga bantuan Rumah Sejahtera Terpadu sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap di berbagai daerah, dimulai pada Juli hingga September 2026 sesuai kesiapan masing-masing lokasi.
Menurutnya, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi paling rentan atau masuk kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Keluarga ini yang disebut Bapak Presiden sebagai the invisible people, yaitu keluarga yang selama ini penderitaannya sering tidak terlihat dan belum sepenuhnya terjangkau layanan negara," kata Gus Ipul.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
