BANTUL, iNewsSragen.id – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai konstruksi keindonesiaan perlu dibenahi dari akar persoalan, bukan sekadar menyelesaikan masalah di permukaan. Menurutnya, sejarah panjang bangsa Indonesia perlu menjadi pijakan dalam membangun sistem politik, demokrasi, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Pandangan tersebut disampaikan Haedar saat membuka Forum Komunikasi Guru Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (Forkom GB-PTMA) 2026 di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory, Jumat (9/10/2026).
Di hadapan para guru besar, Haedar menekankan pentingnya memahami konstruksi keindonesiaan sebelum merumuskan solusi atas berbagai persoalan nasional. Ia mencontohkan, akademisi bidang ilmu politik perlu memahami bangunan politik Indonesia secara menyeluruh sebelum menawarkan penyelesaian masalah.
“Sehingga, jangan melompat ke masalah. Saya rasa, bangsa ini sering kurang kesabaran, termasuk dalam cara membangun sistem,” ujar Haedar.
Ia menilai, perubahan pada satu bagian sistem kerap diikuti keinginan untuk merombak keseluruhan bangunan. Dalam pandangannya, perkembangan demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan pluralisme yang berlangsung secara liberal juga perlu dievaluasi agar dapat dikelola sesuai konteks keindonesiaan.
Haedar pun mendorong rekonstruksi pemahaman mengenai demokrasi dan HAM. Ia merujuk sila keempat Pancasila sebagai salah satu landasan demokrasi Indonesia yang, menurutnya, perlu kembali mendapat perhatian dalam perjalanan reformasi.
Selain politik, Haedar menyoroti pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, perdebatan mengenai tambang dan komoditas tertentu perlu diikuti pembahasan mendasar mengenai tujuan pemanfaatan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dalam memakmurkan sumber daya alam ini, jangan dikuras habis-habisan, tetapi juga jangan dibiarkan untuk tidak dikelola,” jelasnya.
Haedar juga menyinggung polemik komoditas sawit dan mitigasi banjir di Sumatra. Ia berpandangan, kajian perlu diarahkan pada cara pengelolaan serta kesesuaian tanaman dengan kondisi habitatnya, termasuk mempertimbangkan dampak lingkungan.
Menurut Haedar, negara perlu menentukan sumber daya yang dapat dimanfaatkan saat ini dan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Karena itu, ia mendorong keterlibatan para ahli dari berbagai bidang, mulai dari kehutanan hingga kelautan, untuk memberikan masukan berbasis keilmuan.
Pembahasan tersebut sejalan dengan agenda rapat komisi Forkom GB-PTMA yang berlangsung hingga Sabtu (10/10/2026). Komisi Sosial-Humaniora membahas politik, pemerintahan, dan kebijakan publik. Sementara itu, Komisi Sains membahas energi, sumber daya alam, serta keberlanjutan lingkungan.
Melalui forum tersebut, para guru besar diharapkan dapat berkontribusi dalam pembahasan persoalan bangsa melalui kajian akademik yang menyeluruh, dengan mempertimbangkan sejarah, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan bagi generasi berikutnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
