YOGYAKARTA, iNewsSragen.id – Pakar UMY menyoroti opsi pengunduran diri dan pemakzulan Gibran serta perbedaan proses politik dan hukum yang harus dilalui.
Menurut Ridho, kedua opsi tersebut memiliki konsekuensi politik dan proses ketatanegaraan yang berbeda. Dia menilai pengunduran diri merupakan pilihan yang lebih terhormat dibandingkan pemberhentian melalui pemakzulan.
"Tentunya kalau dia mengundurkan diri itu jauh lebih terhormat dibanding dia dimakzulkan," kata Ridho, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perkembangan politik setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut. Selanjutnya, pengajuan akan diproses melalui mekanisme kelembagaan dan dibahas dalam agenda rapat paripurna.
Ridho menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari kewenangan konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
"Itu saya kira langkah bagus bagi teman-teman di DPR, karena itu bagian dari langkah yang konstitusional," ujarnya.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden harus melalui sejumlah tahapan konstitusional.
DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, usulan HMP yang diajukan sejumlah anggota DPR masih merupakan bagian dari proses politik dan belum menjadi keputusan pemberhentian Gibran.
Ridho juga menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi latar belakang pengajuan HMP.
Dia mempertanyakan sejauh mana upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat memengaruhi persoalan administrasi pencalonan Gibran pada Pemilihan Umum 2024.
"Kalaupun seandainya Gibran mau ajukan ke PTUN dan mungkin PTUN itu kalau menang, istilahnya berhasil, ya itu berguna untuk nanti 2029, bukan berguna untuk 2024," katanya.
Pandangan tersebut merupakan analisis Ridho mengenai kemungkinan dampak hukum ke depan. Adapun keabsahan dokumen pendidikan Gibran dan konsekuensi hukumnya tetap harus mengacu pada proses serta putusan lembaga peradilan yang berwenang.
Ridho turut menyoroti kemungkinan munculnya dinamika politik apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.
Menurutnya, konfigurasi koalisi pemerintahan dan komunikasi antarkekuatan politik berpotensi memengaruhi pembahasan mengenai calon pengganti.
"Tentu siapa-siapanya, kita tidak bisa memastikan. Tentu tidak terlepas dari koalisi yang saat ini," ujar Ridho.
Secara konstitusional, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Artinya, presiden mengajukan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan pengganti berada di tangan MPR.
Ridho menegaskan, pembahasan mengenai sosok pengganti masih bersifat spekulatif selama belum terjadi kekosongan jabatan melalui mekanisme yang sah.
Di tengah polemik tersebut, proses politik maupun hukum terkait kedudukan Gibran tetap harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan konstitusi.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
