JAKARTA, iNewsSragen.id – Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut Gibran tak lagi memiliki jalur hukum untuk membuktikan ijazahnya melalui pengadilan setelah putusan MK dan MA. Hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya telah bersifat final.
Yusril menjelaskan, putusan MK tidak membuka upaya hukum lanjutan. Sementara itu, terhadap putusan MA, Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) karena bukan pihak dalam perkara yang dimaksud.
"Membuktikan itu kan di pengadilan. Pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu sudah bersifat final, kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK. Putusan MK tidak ada PK," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, Gibran tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan MA dalam perkara yang melibatkan pihak bernama Subhan karena tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara tersebut.
"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak," ujarnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
