BOGOR, iNewsSragen.id – Prabowo dijadwalkan bertemu para ketua umum partai KIM di Istana Bogor, Jumat sore, di tengah pembahasan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan tersebut menjadi perhatian di tengah proses pembahasan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Agenda pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB itu telah dibenarkan sejumlah pimpinan partai politik. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf memastikan akan menghadiri pertemuan tersebut.
“Insya Allah (hadir),” kata Muzzammil saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Kepastian serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia membenarkan adanya rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan pimpinan partai politik KIM. Herman juga menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan hadir.
“Benar,” ujar Herman.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengaku telah mendengar informasi mengenai rencana pertemuan tersebut. Namun, ia belum berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk memastikan kehadirannya.
“Kabarnya begitu,” kata Hermawi.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pembahasan mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait dua nama calon pengganti Gibran.
Menurut Yusril, kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berada di tangan presiden. Hal itu disampaikan setelah Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Meski memiliki kewenangan tersebut, presiden juga dapat berkonsultasi atau berunding dengan partai-partai koalisi. Yusril menyebut ruang konsultasi itu tercantum dalam ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.
Yusril sebelumnya belum dapat memastikan kapan konsultasi dengan partai koalisi akan dilakukan. Menurut dia, waktu pelaksanaan sepenuhnya menjadi keputusan Presiden Prabowo.
Pertemuan di Istana Bogor pada Jumat sore itu pun menjadi salah satu agenda yang dinantikan untuk mengetahui arah komunikasi pemerintah dengan partai-partai pendukung, termasuk terkait proses pengusulan calon wakil presiden kepada MPR.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
