Kepala BP2MI: Oknum Aparat Penegak Hukum Jadi Beking Perdagangan Manusia

SEMARANG, iNewsSragen.id - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, masih ada oknum aparat penegak hukum yang menjadi beking sindikat perdagangan manusia bermodus penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)  ilegal.

“Mentalnya mental korup, mentalnya jadi antek mafia ya sulit. Enggak boleh di negara besar ini penempatan (PMI) dikendalikan oleh para mafia, beking oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan,” ujarnya pada kegiatan pendaftaran Calon PMI Program Government to Government di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jumat (27/1/2023).

Menurut Benny, 90 persen korban perdagangan orang adalah para perempuan terutama ibu-ibu. Keselamatan mereka dikorbankan oleh para mafia perdagangan manusia itu.

Benny menyebut, 90 persen korban perdagangan orang itu berasal dari kaum perempuan, terutama ibu-ibu. Nyawa dan keselamatan mereka dikorbankan oleh para mafia.

Sementara itu, terkait program G to G penempatan PMI itu, sebut Benny, ada 3 negara yang terlibat. Yakni Jerman, Korea Selatan dan Jepang. Di sana, prospek penempatan PMI terbuka lebar. Menurutnya, PMI lebih disukai daripada pekerja migran dari negara lain, sebab dianggap disiplin, penurut dan berkelakuan baik.

“Kita usulkan 18 negara yang bisa Government to Government kan. Di tahun ini, khusus di Korea Selatan ada kuota 12 ribu hingga 18 ribu pekerja,” katanya.

Pihaknya mengimbau para calon PMI yang akan bekerja di luar negeri lebih selektif ketika memilih jasa yang akan memberangkatkan mereka. Hindari calo atau tawaran dari sindikat yang mengiming-imingi gaji besar namun melalui jalur yang tidak resmi.

“Risikonya terjadi eksploitasi kerja, fasilitas yang tidak diberikan, hingga rentan kekerasan fisik atau menjadi korban kekerasan," pungkasnya.

Editor : Joko Piroso