Heboh Ujian Skripsi Dihapus, UMS Klaim Lebih Dulu Melaksanakan

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Beberapa pekan terakhir dunia pendidikan tinggi dihebohkan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No.53 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu penghapusan ujian skripsi.

Menanggapi itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Harun Djoko Prayitno, mengungkapkan bahwa sesungguhnya UMS sudah sejak 2,5 tahun yang lalu telah menjalankan kebijakan kurikulum Outcome Based Education (OBE).

Baca Juga

Wali Murid SMPN 1 Kedawung Sragen Diminta Membuat Surat Pernyataan Sumbangan Sukarela, Pungli?

“Turunan dari OBE itu, mahasiswa UMS tidak harus membuat skripsi. Turunan pengembangan talenta inovasi mahasiswa UMS, paper, konferensi, prosiding, HAKI, paten dan teknologi tepat guna sebagai pengganti skripsi,” kata Harun, Jum'at, (8/9/2023).

Inovasi lain, lanjut Harun, terkait dengan 8 standar yang kemudian di abstraksi hanya menjadi  3 standar, yaitu input, proses, output/outcome.  Periode kepemimpinan sekarang ini, UMS sudah mengedepankan output dan outcome itu.

"Dengan penekanan yang desain OBE, kompetensi holistik dan talenta inovasi otomatis bobotnya, porsinya, 65% sampai 70%. Ini upaya kami dalam menaikkan kompetensi holistik supaya mahasiswa memiliki untuk hidup, kehidupan dan penghidupan serta kompetensi holistik, yang ditutup dengan kompetensi berkehidupan bermasyarakat," tegasnya.

Baca Juga

Penguatan Profil Pelajar Pancasila Lewat Pembelajaran Seni Budaya di SD Negeri Purwosuman 4 Sragen

Terpisah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan skripsi itu sebenarnya bukan hal baru. Artinya, skripsi tidak lagi menjadi kewajiban.

“Menulis skripsi, tesis, maupun disertasi tidak lagi menjadi kewajiban, sebetulnya tidak terlalu baru. Di banyak negeri seperti Malaysia, Turki, Australia dan negara lain sudah tidak menempatkan skripsi sebagai bagian dari tugas yang harus dilakukan mahasiswa sebagai prasyarat kelulusan,” paparnya.

Menurutnya, perihal skripsi di banyak negara sudah tidak menjadi syarat mutlak. Sehingga mahasiswa tidak perlu menulis skripsi, tetapi membuat kertas kerja atau produk ilmiah dalam bentuk lain yang bobotnya sama dengan skripsi.

Baca Juga

Ada PKBM di Sragen Bertarif Jutaan Rupiah, Siswa Bisa Masuk Saat Ujian Saja Dapat Ijazah

Begitu pula untuk tesis dan disertasi, mahasiswa diberikan opsi saja, ada jalur skripsi, jalur classwork mereka bisa memilih untuk lulus dengan jalur apa.

“Biasanya alasan yang keberatan dengan kebijakan itu, karena kurangnya kemampuan penelitian mahasiswa. Tetapi sesungguhnya argumen itu tidak cukup kuat, karena sebenarnya setiap dosen memberikan tugas makul (mata kuliah) tertentu yang berbasis mini riset menerapkan berbagai penelitian, sebagai bagian dari tugas yang terintegrasi dengan nilai makul," ujarnya.

Atau bisa juga, lanjutnya kampus Muhammadiyah biasanya menugaskan mahasiswa melakukan community service bagian penerapan teori ke masyarakat. Soal kreativitas dan kemampuan untuk mengembangkan strategi agar kualitas akademik terjaga, dan mahasiswa tidak terlambat karena kelulusan skripsi yang bermasalah.

Baca Juga

Gempar, Pimpinan Yayasan SMP Perdana Semarang Ditemukan Tewas di Halaman Sekolah

“Seringkali ketika menulis tugas akhir, mahasiswa diobrak abrik, sehingga terjadi nuansa bukan akademik, malah menggambarkan birokratisasi dan sistem akademik yang kadang-kadang dalam tanda petik menempatkan dosen sebagai figur yang harus diikuti mahasiswa. Hal ini berdampak cukup serius terhadap proses bimbingan, dan penulisan mahasiswa tingkat akhir,” tegasnya. 

Ia juga menegaskan bahwa pendidikan itu tetap dijaga kualitasnya dan untuk memenuhi kualitas itu tidak harus berbelit, birokratis malah sering menjadi sebab mahasiswa gagal studinya.

“Terkait Capaian Profil Lulusan (CPL) dibuat saja masing-masing kampus yang mencakup aspek teori pendidikan, kemudian dikaitkan dengan relevansi. Harapannya mahasiswa dapat berperan dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya,” tambahnya.

Editor : Joko Piroso