Libatkan Gugus Tugas, Bawaslu Sukoharjo Tingkatkan Pengawasan Siber Pemilu 2024

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menggelar pertemuan gugus tugas pengawasan siber konten internet menjelang dua bulan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024. Pertemuan dilaksanakan di Hotel Fave Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Sabtu (23/12/2023).

Kegiatan yang juga melibatkan jurnalis di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan tim saber Bawaslu ini, dilakukan untuk meningkatan pemahaman gugus tugas dalam pengawasan siber konten internet selama masa kampanye.

Baca Juga

Bawaslu Blora Luncurkan Buku 'Ujung Tombak Pengawasan Pemilu di Bumi Samin'

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, & Humas Bawaslu Sukoharjo, Asis Sulistyanto selaku penanggung jawab mengatakan, pihaknya berharap dari pertemuan ini dapat menambah pemahaman terkait pengawasan siber konten internet dalam masa kampanye.

"Kami berharap peserta yang hadir, diantaranya juga ada 12 perwakilan Panwascam se Kabupaten Sukoharjo, makin memahami seperti apa siber konten internet pengawasan pemilu itu," terangnya.

Salah satu yang menjadi fokus Bawaslu dalam pengawasan konten siber internet adalah ujaran kebencian, SARA dan ‘hoaks’. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan akan terjadinya konflik pada Pemilu 2024.

Baca Juga

Masa Tenang Pilkada, Panwaslu Grogol Bersama PPK Turun ke Jalan Bersihkan APK

Narasumber pertemuan, Ervina Tri S, anggota Bidang Pengembangan SDM Komite OPSDM Mafindo dalam paparannya menyampaikan, disinformasi video saat ini sudah membanjiri ekosistem periksa fakta Indonesia.

"Hampir 50 konten video disinformasi perharinya dengan lebih dari 1 miliar penayangan sejak 2022 dari 90 saluran. Penyebarannya melalui grup-grup sosial media. Narasi konten-konten menyesatkan itu secara umum judulnya menarik secara emosional," papar Ervina.

Disisi lain, ia mengungkapkan kemampuan penelusuran periksa fakta Indonesia masih  belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Kapasitasnya kurang dari 20 hoaks/hari.

Baca Juga

Buntut Pemecatan Caleg DPR Terpilih Dapil Jateng V, Bawaslu Kabulkan Gugatan Rahmad Handoyo

"Video pengecekan fakta membutuhkan banyak sumber daya dan sulit untuk menciptakan dampak," ujar Ervina.

Salah satu upaya memaksimalkan pengawasan untuk dapat diambil tindakan meminimalisir dampak konten hoaks, ujaran kebencian, dan SARA, ia menyampaikan dua cara, yaitu Prebunking dan Debumking.

"Prebunking artinya mencegah dengan pengayaan narasi pengetahuan seputar pemilu. Debunking artinya memverifikasi dengan cara menghadirkan fakta untuk meluruskan disinformasi," imbuhnya.

Baca Juga

Kotak Kosong Menggema, Ini Alasan Bawaslu Sukoharjo Tolak Gugatan Tuntas

Selain Ervina, Bawaslu juga mengundang Tim Saber dari Polres Sukoharjo untuk memaparkan tentang peran Polri dalam Pemilu khususnya di bidang penanganan terhadap penyebaran tindak pidana siber. 

Editor : Joko Piroso