Petahana Maju Pilkada, Kerawanan Pelanggaran Netralitas ASN di Sukoharjo Tinggi

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Perhelatan Pilkada 2024 di Kabupaten Sukoharjo hampir bisa dipastikan bakal diikuti calon petahana, yakni Etik Suryani yang kembali maju sebagai bupati berpasangan dengan Eko Sapto Purnomo sebagai calon wakil bupatinya.

Berdasarkan rilis Indek Kerawanan Pemilu (IKP) yang disampaikan Bawaslu, calon petahana dalam kontestasi Pilkada 2024 berpotensi memicu pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari 34 kota/kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo masuk kategori rawan tinggi.

Baca Juga

Tunggu Cek Terakhir, KPU Sukoharjo Siap Distribusikan Logistik Pilkada 2024

Keberpihakan ASN, kepala desa beserta perangkatnya terhadap calon petahana itu menjadi catatan tersendiri Bawaslu Sukoharjo untuk diantisipasi, seperti disampaikan saat menggelar konferensi pers rilis IKP dan pemetaan kerawanan pemilu, pada Jum'at (30/8/2024) lalu.

“Kabupaten Sukoharjo masuk kategori rawan tinggi dalam IKP 2024. Di Jawa Tengah, ada empat daerah yang masuk kategori rawan tinggi yakni Sukoharjo, Pemalang, Purworejo, dan Banyumas,” kata Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki, seperti dikutip pada Minggu (1/9/2024)

Ia mengurai, persoalan pelanggaran netralitas ASN menjadi perhatian serius Bawaslu Sukoharjo lantaran sudah pernah terjadi pada Pilkada Sukoharjo 2020 lalu. Pelanggaran itu terjadi dalam berbagai modus.

Baca Juga

Pilkada Makin Dekat, Ketua PWI LS Jateng Angkat Bicara

"Salah satu indikator kategori rawan tinggi karena persoalan pelanggaran netralitas ASN. Oleh karenanya, kami bakal melakukan upaya-upaya pencegahan guna menekan potensi pelanggaran pemilu dalam Pilkada Sukoharjo 2024 ini,” terangnya.

Temuan ketidaknetralan ASN pada 2020 lalu menjadi early warning atau peringatan dini dalam pencegahan dan pengawasan tahapan Pilkada Sukoharjo di 2024 kali ini. Upaya pencegahan dan pengawasan bakal melibatkan partisipasi elemen masyarakat.

Anggota Bawaslu Sukoharjo Aziz Sulistyanyo yang membidangi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, menambahkan, bahwa netralitas ASN diatur dalam UU No5/2017 tentang Aparatur Sipil Negara.

Baca Juga

Pilkada Serentak Semakin Dekat, Begini Pesan Ketua Ormas GRIB Jaya Jawa Tengah

"Mereka harus menjaga netralitas dengan tidak mengajak orang lain memilih pasangan calon tertentu. Himbauan agar para ASN menjaga netralitas selama tahapan Pilkada Sukoharjo terus kami sampaikan. Disisi lain, masyarakat juga bisa melakukan pengawasan,” tandasnya.

Editor : Joko Piroso