Prihatin Sritex Tutup, Bupati Sukoharjo Berkomitmen Fasilitasi Eks Pekerja

SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, turut prihatin atas tutupnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk yang dampaknya ribuan pekerja harus menerima pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ya, tentu kami prihatin terhadap operasional Sritex yang berhenti dan ribuan karyawan yang terkena PHK,” kata Etik, usai acara doa bersama di halaman Setda Sukoharjo, Jum'at (28/2/2025) malam
Didampingi Wakil Bupati, Eko Sapto Purnomo, Etik menyatakan bahwa Pemkab Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) bakal melakukan pendampingan terhadap eks pekerja Sritex untuk mendapatkan pekerjaan pengganti.
"Disperinaker telah menggandeng sejumlah perusahaan di Sukoharjo yang membutuhkan tenaga kerja, khususnya yang berasal dari Sritex," ungkap Etik.
Bupati berharap, para pekerja Sritex yang terkena PHK segera mendapatkan pekerjaan baru sehingga kebutuhan hidupnya sehari-hari tidak terganggu.
Sebelumnya, Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno mengatakan pihaknya telah menggulirkan program pos lowongan kerja (loker) yang digelar di kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Sukoharjo untuk mengatasi pengangguran.
"Program itu digencarkan dengan menggandeng sejumlah perusahaan yang tengah membutuhkan sumber daya manusia (SDM). Termasuk memfasilitasi para pekerja Sritex yang terkena PHK," katanya.
Berdasarkan hasil pendataan, ia menyebut ada sekira 10 perusahaan di Sukoharjo dan sekitarnya yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Total jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 10.133 orang.
“Saat ini jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan masih di kisaran 8.500 orang. Kemudian, ada tambahan perusahaan yang bergabung. Kini, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 10.000 orang,” bebernya.
Sumarno juga mengungkapkan, jumlah pekerja Sritex yang terkena PHK dan mengisi surat pernyataan menerima untuk PHK sebanyak 8.475 orang. Nantinya, surat pernyataan itu sebagai syarat pencairan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi, pekerja yang di PHK akan mendapat uang tunai sebesar 60% dari UMK maksimal selama enam bulan, dengan syarat yang bersangkutan harus mencari pekerjaan baru. Sedangkan untuk pencairan uang pesangon menjadi kewenangan tim kurator yang menjelaskan,” pungkasnya.
Editor : Joko Piroso