Kunjungi Bawaslu Sukoharjo, Muhammad Toha Dapat Curhat Pegawai Non ASN Belum Terima Honor

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Dalam situasi efisiensi anggaran, sejumlah pegawai non ASN Bawaslu Sukoharjo turut terdampak honor dan insentifnya belum dibayar. Hal itu diketahui saat kunjungan reses anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha di kantor Bawaslu Sukoharjo, Jum'at (20/6/2025).

"Tadi ada sedikit (permasalahan) yang menurut kami belum bisa diterima, yakni ada dua orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) atau honorer yang seharusnya menerima honor, namun hingga sekarang belum dibayar," kata Toha.

Baca Juga

Diskominfo Kabupaten Grobogan Tetap Laksanakan Press Tour Meski Ada Instruksi Efisiensi Anggaran

Menurutnya, pegawai non ASN di Bawaslu Kabupaten/Kota seharusnya digaji oleh Bawaslu Pusat yang disesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Bawaslu Provinsi. Diduga keterlambatan gaji lantaran Satuan Kerja (Satker) Bawaslu Sukoharjo belum terbentuk saat RAB dibuat Bawaslu Provinsi Jateng.

"Karena belum terbentuk Satker, maka Bawaslu Sukoharjo tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun sudah mengusulkan tapi yang menentukan adalah Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, saya mengingatkan Bawaslu Provinsi Jateng untuk segera mengutamakan honor atau gaji para PPNPN yang belum diangkat P3K," tegasnya.

Dijelaskan, beberapa hal yang terdampak efisiensi diantaranya anggaran operasional dan kegiatan rutin. Untuk operasional, saat ini Bawaslu Sukoharjo sama sekali tidak ada kendaraan operasionalnya. Jika ada kegiatan, maka transportasinya menggunakan kendaraan pribadi.

Baca Juga

Bawaslu Sragen Lakukan Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas Dikembalikan ke Pusat

"Untuk gaji atau honor, insentif, itu yang paling penting agar diutamakan pembayarannya. Kalau anggaran untuk yang lainnya, masih bisa dilakukan penghematan. Nah, kalau gaji kan nggak bisa ditunda. Apa adanya harus diberikan," tegasnya.

 Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki menyampaikan, dalam pertemuan kunjungan reses Mohammad Toha kali ini menjadi sarana untuk saling berdiskusi membicarakan permasalahan yang dihadapi Bawaslu Sukoharjo pada masa non tahapan sekaligus pasca kebijakan efisiensi.

"Tadi, memang banyak dibicarakan terkait kendala-kendala yang ada di Bawaslu Sukoharjo, terutama pada masa non tahapan. Memang ada pembicaraan terkait dengan anggaran, sarana dan prasarana, yang memang sangat dibatasi akibat efisiensi," jelasnya.

Rochmad berharap kunjungan Mohammad Toha bisa membawa dampak positif. Harapannya aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Bawaslu Sukoharjo bisa menjadi bahan pembahasan saat penyusunan maupun revisi Undang-Undang tentang Pemilu maupun Pilkada.

Menyinggung tentang jumlah pegawai non ASN atau PPNPN yang belum menerima pembayaran, ia mengungkapkan dari tujuh orang yang ada masih tersisa dua orang yang honornya belum dibayarkan.

"Ada dua yang honornya untuk bulan Mei belum dibayarkan. Insya Allah permasalahan tersebut bisa segera terselesaikan. Jadi persoalan keterlambatan pembayaran honor ini tidak hanya di Sukoharjo saja. Tertundanya ini berkaitan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan tentang efisiensi," pungkasnya.

Editor : Joko Piroso