Warga Pati Tetap Akan Gelar Aksi 13 Agustus Meski Kenaikan PBB Dibatalkan Bupati

PATI, iNewsSragen.id – Meski Bupati Pati, Sudewo, telah membatalkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, warga tetap akan menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025 mendatang.

Mereka menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap Bupati yang dinilai lambat dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat sejak awal polemik berlangsung.

Baca Juga

Komnas Indonesia Desak Menteri BUMN Copot Direktur PT Petrokimia Gresik, Diduga Korupsi

Koordinator Lapangan Aksi, Teguh Istiyanto, mengatakan pihaknya tetap akan turun ke jalan karena rasa kecewa sudah terlanjur mendalam.

“Kami tetap berencana menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus mendatang,” ujarnya, Kamis (8/8/2025).

Sebelumnya, aksi penolakan terhadap kenaikan PBB sempat diwarnai kericuhan di kawasan barat laut Simpang Lima Pati. Adu mulut terjadi saat petugas Satpol PP mencoba mengangkut paksa donasi yang dikumpulkan demonstran.

Baca Juga

Perjuangkan Nasib, 10 Ribu Buruh Sritex Siap Demonstrasi ke Jakarta

Warga menyebut, kenaikan pajak hingga 250 persen sangat memberatkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Bupati Sudewo Akhirnya Batalkan Kenaikan PBB-P2

Menanggapi tekanan dari berbagai elemen masyarakat, Bupati Pati Sudewo resmi mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2 dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025).

Baca Juga

Demo Massa di Depan Polda Jateng Tuntut Keadilan atas Tewasnya Siswa SMKN 4 Semarang

“Saya memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan. Tujuan awalnya demi pembangunan, tapi jika justru memberatkan rakyat, maka saya batalkan,” ujar Sudewo.

Dalam konferensi pers tersebut, Sudewo didampingi Kapolresta Pati, Dandim 0718/Pati, dan Kajari Pati. Ia juga menyampaikan bahwa tarif PBB-P2 akan kembali ke tarif lama yang berlaku pada 2024.

Namun, beberapa proyek strategis seperti revitalisasi Alun-alun Pati dan pembangunan lanjutan RSUD Soewondo akan ditunda sebagai konsekuensi kebijakan ini.

Baca Juga

Demo Putusan MK, Mahasiswa Tolak Pemberian Coklat dan Minuman dari Polisi

Respons Positif dari Masyarakat Desa

Keputusan pembatalan disambut positif sejumlah elemen masyarakat. Kepala Desa Kedalungan, Joko Waluyo, menyebut langkah Bupati sudah tepat.

“Kami mengapresiasi keputusan ini. Ini bukti suara rakyat masih bisa didengar,” kata Joko.

Editor : Joko Piroso