HMI dan GMNI Ngawi Temui Anggota DPR RI Mengadu Terkait Adab Pejabat Vertikal yang Bertugas di Ngawi

NGAWI, iNewsSragen.id - Perilaku hedonisme kalangan legislatif dan tindakan represif aparat penegak hukum yang dinilai keluar jalur menjadi topik utama dalam aksi demo kalangan mahasiswa yang dilakukan di depann gedung DPRD Kabupaten Ngawi,(1/9).

Ratusan mahasiswa yang tegabung dalam aliansi BEM Ngawi diantaranya PCPMII dan IMM Ngawi menyampaikan aspirasinya secara damai di gedung dewan ini di terima oleh ketua DPRD Ngawi Kartiko Yuwono.

Baca Juga

Solo Membara: Tokoh Masyarakat Geram, Kecam Aksi Anarkis yang Rusak Wajah Kota Budaya

Sejumlah tuntutan disampikan dalam audiensi diantaranya mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi, pemerintah bersikap tegas dan solutif atas berbagai persoalan bangsa dan mengecam provokasi, anarkisme, dan adu domba, serta meminta lembaga negara independen menjaga hak konstitusional warga negara.

"Kami akan meningaklanjuti aspirasi ini kepada tingkayan lebih atas, dan saya menghimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas wilayah Ngawi," kata Yuwono dihadapan para mahasiswa.

Berbeda dengan aliansi BEM Ngawi dalam gerakan Ngawi in Solidarity-nya, secara spesifik perwakilan organ mahasiswa dari HMI dan GMNI memilih  menemui anggota DPR RI, Budi Sulistyono ( Kanang ) dikediamanya untuk menyalurkan aspirasinya terutama kondisi yang terjadi  dikabupaten Ngawi belakangan ini.

Baca Juga

Aksi Demo di DPRD Jateng Berakhir Ricuh, Mahasiswa Robohkan Gerbang

Baik HMI dan GMNI menyampikan kepada Kanang adanya kebijakan aparat penegak hukum  yang ditengarai membuat kondisi Ngawi menjadi mencekam saat kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Mereka meminta agar Kanang mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, dan selalu berjalan dalam jalurnya - on the track.

"Kita melihat bahwa APH kinerjanya dalam memberantas korupsi sudah bagus dan memang itu harus diungkap, namun ada hal yang sebaiknya harus dijaga, misalnya bagaimana kita akan nyaman bekerja jika kondisinya mencekam," kata Ketua HMI Ngawi, Eko Purnomo.

Baca Juga

Ratusan Petani Sukoharjo Demo BBWSBS, Tuntut Penundaan Penutupan Dam Colo

Eko juga menyoroti kurang adaptifnya pejabat yang bertugas di Ngawi terhadap tagline Ngawi Kota Ramah, terutama kebijakan yang kurang hunamis saat melakukan penegakan hukum.

"Misalnya kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang kurang humanis, pergantian pejabat seperti Kapolres maupun pejabat lain dari luar Ngawi yang membawa budayanya yang mungkin kurang baik bagi masyarakat Ngawi untuk tetap menjaga  keramahan," ungkapnya sambil menyindir perilaku pamer kekayaan para pejabat yang menjadi akar kemarahan masyarakat.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepadanya, Kanang lebih gamblang menjelaskan jika keluhan mahasiswa tidak lain dengan kinerja para pejabat vertikal dalam menjalankan tugasnya di kabupaten Ngawi selain suasana mencekam sekala nasional yang  terjadi beberapa hari terakhir.

Baca Juga

Desak Kades Dipecat, Warga Godog Polokarto Ancam Segel Kantor Desa

"Mereka mengharapkan suasana Ngawi yang ramah jangan dibuat mencekam, detailnya bagaimana mencekamnya suasana tidak hanya hari ini, namun ada peristiwa-peristiwa yang justru membuat ketakutan masyarakat, karena itu perlu bagi pejabat vertikal, seperti Kapolres, Dandim, Kajari dan sebagainya, ya harus on the track, bagai mana mereka punya kinerja, semua harus prossdur baik itu aparat maupun masyarakat sesuai yang diharapkan presiden, ini akan kita soroti sebagai aspirasi yang dititikan kepada kami," ulas Kanang.

Kanang berjanji akan menindaklanjuti harapan para mahasiswa tersebut dan akan mengajak dialog dengan mereka, termasuk Bupati Ngawi Ony Harsono.

Pesan Redaksi iNews

Baca Juga

Mantan Staf Menteri PU Diduga Serobot Fasum Perumahan di Kartasura, Warga Gelar Aksi Demo

Kami mendukung penyampaian aspirasi dengan cara yang bermartabat.

Unjuk rasa hak setiap warga, jangan sampai merusak, melukai, atau memecah belah.

Tetap menjaga ketertiban, menghargai sesama, dan menjukkan bahwa suara rakyat bisa disampaikan dengan damai.

Editor : Joko Piroso