Mahasiswa Univet Bantara Sukoharjo Demo, Desak Rektor Transparan soal Dana KKN

SUKOHARJO,iNewsSragen.id—Puluhan mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo menggelar aksi demo, Senin (31/8/2026) siang.

Sambil duduk lesehan, mereka mendesak rektorat menindaklanjuti transparansi dana KKN, fasilitas kampus, hingga kebijakan wisuda.

Baca Juga

Demo Putusan MK, Mahasiswa Tolak Pemberian Coklat dan Minuman dari Polisi

Aksi berlangsung di depan Auditorium Kampus Univet Bantara. Mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk yang memuat kritik dan tuntutan terhadap pengelolaan kampus.

Presiden Mahasiswa Univet Bantara, Rifais Wita Mandala, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian memadai dari pihak kampus.

"Tuntutan utama kami berkaitan dengan transparansi dana KKN serta penurunan kuota wisuda dari tahun ke tahun," ujar Rifais di lokasi aksi.

Mahasiswa semester VII Program Studi Teknologi Pendidikan itu juga menyoroti ketimpangan fasilitas pembelajaran di lingkungan kampus. Ia menilai sarana pendukung kegiatan belajar mengajar belum merata di setiap gedung.

"Ruang kelas masih kurang memadai, pendingin ruangan (AC) tidak dingin, dan koneksi Wi-Fi sering mengalami kendala atau lag. Di beberapa gedung fasilitasnya sudah pantas, tetapi di gedung lain masih sangat kurang," katanya.

Selain fasilitas, Rifais mempertanyakan capaian target serta evaluasi kinerja rektor. Menurut dia, manajemen kampus dinilai lebih banyak mengedepankan branding ke luar dibandingkan memastikan kenyamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa di dalam kampus.

Aspirasi tersebut kemudian direspons langsung jajaran rektorat melalui dialog bersama Rektor Univet Bantara, Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. Rektor menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan mahasiswa.

Farida mengatakan aksi tersebut melibatkan jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang baru sehingga pola komunikasi antara mahasiswa dan pimpinan kampus masih perlu dibangun.

"Ini jajaran BEM baru, jadi mungkin belum terbiasa dengan pola komunikasi yang ada. Kalau BEM sebelumnya biasa bersurat atau mengajukan audiensi resmi. Namun kami maklumi dan tetap memberikan penjelasan secara persuasif," ujarnya.

Terkait keluhan fasilitas fisik kampus dan pencairan beasiswa, Farida menjelaskan kewenangan pengelolaan anggaran sarana-prasarana dan beasiswa berada pada yayasan. Sementara itu, rektorat memiliki fokus utama pada urusan akademik.

"Untuk pengelolaan anggaran sarana-prasarana dan beasiswa itu domainnya ada di yayasan. Kami dari rektorat akan mengawal dan meneruskan aspirasi ini dengan bersurat ke pihak yayasan," jelasnya.

Farida juga menanggapi kekhawatiran mahasiswa mengenai penurunan jumlah mahasiswa baru yang dinilai dapat berpengaruh terhadap anggaran kegiatan kampus. Ia memastikan kondisi penerimaan mahasiswa baru (PMB) masih berjalan sesuai target.

"Hingga hari ini tercatat sekira 760 mahasiswa baru dan proses PMB masih terus dibuka sampai September. Angka ini relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu," katanya.

Menurut Farida, apabila ditambah dengan program hibah percepatan S1 dan profesi dari GTK, target penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan kampus telah terpenuhi.

Dialog antara mahasiswa dan rektorat ditutup dengan kesepakatan agar penyampaian aspirasi berikutnya ditempuh melalui mekanisme audiensi resmi serta surat kepada jajaran rektorat dan yayasan.

Kesepakatan itu menjadi langkah awal untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan mahasiswa, terutama terkait transparansi dana KKN, fasilitas pembelajaran, beasiswa, kuota wisuda, serta evaluasi kinerja manajemen kampus.

Editor : Joko Piroso