Yusril Sebut Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lagi untuk Buktikan Ijazah

JAKARTA, iNewsSragen.id – Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut Gibran tak lagi memiliki jalur hukum untuk membuktikan ijazahnya melalui pengadilan setelah putusan MK dan MA. Hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya telah bersifat final.

Yusril menjelaskan, putusan MK tidak membuka upaya hukum lanjutan. Sementara itu, terhadap putusan MA, Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) karena bukan pihak dalam perkara yang dimaksud.

Baca Juga

Viral! Kasus Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Pamer Gaya Hidup Mewah, Menko PMK: Ditindak Tegas

"Membuktikan itu kan di pengadilan. Pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu sudah bersifat final, kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK. Putusan MK tidak ada PK," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan, Gibran tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan MA dalam perkara yang melibatkan pihak bernama Subhan karena tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara tersebut.

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak," ujarnya.

Baca Juga

Menko Airlangga Anjurkan Masyarakat Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Ini Manfaatnya

Putusan MA Berpotensi Pengaruhi Gugatan PTUN

Yusril juga menjelaskan, MA telah memutuskan membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 2019. Putusan tersebut sekaligus memerintahkan pihak tergugat mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa.

Menurut Yusril, putusan MA itu berpotensi berdampak terhadap gugatan yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pasalnya, objek sengketa dalam gugatan tersebut disebut sama dengan objek perkara yang telah diputus MA.

"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?" katanya.

Yusril memperkirakan PTUN Jakarta berpotensi menghentikan pemeriksaan perkara apabila objek sengketa sudah tidak ada setelah putusan MA dilaksanakan.

Yusril Belum Terima Konfirmasi Pertemuan Gibran-Prabowo

Terkait pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, Yusril mengaku belum menerima informasi langsung dari Presiden maupun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Ia mengaku baru mendengar kabar bahwa Gibran meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

"Saya belum mendapat kabar langsung dari Pak Presiden dan juga belum dapat kabar dari Pak Mensesneg, mungkin sebentar lagi saya ketemu beliau-beliau itu ya. Saya akan mendapat kepastian apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Pak Wapres ketika berkunjung ke tempat kediaman Pak Presiden pada hari ini," ungkapnya.

Yusril menambahkan, pembuktian di luar pengadilan hanya dapat dilakukan melalui pembicaraan personal. Namun, ia berpandangan persoalan keabsahan dokumen tersebut merupakan masalah hukum yang penyelesaiannya harus mengacu pada mekanisme peradilan.

"Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, ya barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum. Dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final," tutur Yusril.

Editor: Joko Piroso