Borong, iNewsSragen.id – Miris, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021, tahap kedua, pasalnya hingga saat ini belum mendapat Surat Keputusan (SK). Nasib para guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkatung-katung setelah lulus seleksinya.
Selain itu, pada tahun 2022 ini Pemerintah provinsi NTT, dikabarkan tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menanggapi hal ini, Yohanes Rumat anggota DPRD Provinsi NTT, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan bahwa, untuk persoalan ini pihaknya akan segera menindaklanjuti.
Yohanes Rumat mengatakan bahwa, lembaga DPRD provinsi NTT saat ini sedang melakukan konfirmasi dengan pemerintah.
"Sedang diserang dan sedang tanya pemerintah oleh lembaga DPRD provinsi," ujarnya singkat ketika dikonfirmasi iNews, Minggu, (13/11/2022).
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
