Dijelaskan, berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan sejumlah syarat.
"Yaitu, kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi," terang Bupati.
"Saya mengajak kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk senantiasa meningkatkan profesionalime dalam bekerja serta berkontribusi maksimal pada instansi masing-masing, sehingga dapat menjadi contoh pegawai yang lain," tegas Etik.
Bupati berharap dengan dilantiknya para pejabat fungsional dapat berkontribusi maksimal pada instansi masing-masing.
"Tantangan kerja ke depan akan semakin berat sehingga semua harus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Hindari berbagai penyimpangan yang berdampak negatif," ujar Bupati.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo, Sumini, menyampaikan, dari jumlah pejabat yang dilantik masih ada kekosongan karena adanya pergeseran.
"Jabatan pimpinan tinggi yang masih kosong karena pergeseran jabatan yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Pangan, dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus). Nanti akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin sementara," pungkasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
