SRAGEN, iNewsSragen.id - Puluhan aktivis dari Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Sragen mendatangi ke Gedung DPRD Sragen, Selasa (19/3/2024) untuk menyampaikan tritura 2024.
Ada tiga tuntutan utama dalam tritura tersebut, yaitu menolak pemilu yang curang, mendukung hak angket DPR untuk mengungkap praktik kecurangan dalam Pilpres 2024, dan menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Koordinator GPKR, mantan anggota DPRD Sragen, Rus Utaryono, berdiskusi dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen, serta Badan Kesbangpol, Bagian Hukum, dan Bagian Pemerintahan Pemkab Sragen.
Rus Utaryono menyatakan bahwa kunjungan mereka ke DPRD adalah upaya untuk mendorong aspirasi dan tuntutan mereka agar disampaikan lebih lanjut ke DPR dan MPR di Jakarta. Ketua DPRD Sragen, Suparno, menanggapi dengan cepat dan menegaskan bahwa DPRD akan mengirimkan resume hasil audiensi tersebut ke pusat.
Setelah audiensi, para aktivis masih melakukan orasi di depan Gedung DPRD Sragen dengan menggunakan pengeras suara secara bergantian.
Ketua DPRD Sragen Suparno, menjelaskan bahwa tahapan pemilu di Sragen telah selesai dan semua berkas telah diserahkan ke KPU pusat. Ia juga menegaskan bahwa tuntutan yang berkaitan dengan pemilu curang dan hak angket adalah ranah pusat, begitu pula dengan tuntutan pemakzulan Presiden.
Komisioner Divisi Perencanaan Data Informasi KPU Sragen, M.H. Isnaeni, memastikan bahwa proses tahapan pemilu telah sesuai dengan regulasi. Proses rekapitulasi di TPS, PPK, hingga KPU sudah selesai dan telah diawasi oleh Bawaslu serta saksi dari partai politik.
Isnaeni juga menyambut baik masukan dari aktivis GPKR, menegaskan bahwa jika ada indikasi kecurangan, pihaknya siap untuk menindaklanjuti.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
