SUKOHARJO,InewsSragen.id - Menyikapi potensi kerawanan di bulan Agustus, Pemkab Sukoharjo menggelar koordinasi intelijen dan keamanan. Dalam Rapat Kominda yang dipimpin Bupati Etik Suryani, Selasa (19/8/2025), seluruh unsur Forkopimda, TNI, Polri, dan perangkat desa diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika sosial, politik, dan keamanan.
"Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi harus ditingkatkan. Segera laporkan jika ada potensi yang bisa mengganggu stabilitas daerah,” tegas Etik di Pendopo Graha Satya Praja.
Selain potensi gangguan keamanan, premanisme juga menjadi sorotan utama. Bupati menginstruksikan penindakan tegas di wilayah rawan dan penguatan jalur komunikasi antarinstansi untuk respons cepat terhadap ancaman kamtibmas.
"Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bukan hanya tanggung jawab aparat semata, melainkan menjadi kewajiban seluruh elemen," tandasnya.
Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo yang hadir dalam rapat menegaskan, premanisme kini menjadi prioritas penanganan. Menurutnya, premanisme bukan sekadar meresahkan, namun juga mengganggu investasi dan stabilitas ekonomi.
“Premanisme adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas. Kami tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga berupaya menciptakan suasana aman agar investasi dan ekonomi di Sukoharjo bisa tumbuh,” ungkap Kapolres.
Empat fokus penindakan telah ditetapkan: pelaku, hasil kejahatan, lokasi rawan (seperti terminal dan parkir liar), serta sektor ekonomi yang rentan diganggu. Polres mengerahkan strategi preemtif, preventif, dan represif untuk menyapu bersih praktik premanisme di Sukoharjo.
Polisi juga membuka jalur pengaduan terbuka lewat Call Center 110 dan meminta seluruh elemen masyarakat aktif melapor.
“Keamanan bukan hanya tugas aparat. Butuh kolaborasi seluruh pihak agar Sukoharjo tetap aman, damai, dan ramah investasi,” pungkas Kapolres.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
