SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Dampak penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) mulai terasa di daerah. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukoharjo diserbu antrean warga yang mengajukan reaktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Dalam kurun 10 hari, sejak 2 hingga 11 Februari 2026, tercatat 1.997 warga mengajukan permohonan pengaktifan kembali KIS. Lonjakan ini terjadi di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang mendesak, terutama bagi warga yang sedang menjalani perawatan dan khawatir tidak lagi dijamin pembiayaannya.
Data Dinsos menunjukkan antrean terjadi hampir setiap hari kerja. Rinciannya, 249 pemohon pada 2 Februari, 297 orang (3 Februari), 232 orang (4 Februari), 260 orang (5 Februari), 185 orang (6 Februari), 304 orang (9 Februari), 274 orang (10 Februari), dan 196 orang (11 Februari). Total keseluruhan mencapai 1.997 pemohon.
Kepala Dinsos Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, membenarkan tingginya angka pengajuan tersebut. Ia menjelaskan, reaktivasi saat ini bersifat sementara dan diprioritaskan bagi warga yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi darurat.
“Reaktivasi ini sementara, untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang sedang mendapat pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan emergensi. Itu yang menjadi prioritas,” ujar Yunia, Jumat (13/2/2026).
Warga yang KIS-nya dinonaktifkan wajib mengajukan permohonan dengan membawa surat pengantar dari desa, identitas diri, serta surat keterangan dirawat dari fasilitas kesehatan.
Setelah berkas masuk, Dinsos akan melakukan verifikasi ulang untuk menentukan status kepesertaan yang sesuai, apakah kembali sebagai PBI, dialihkan menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PPBU/mandiri), atau Peserta Penerima Upah (PPU).
“Setelah diajukan, akan dilakukan verifikasi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diaktifkan dengan status PBI, PPBU, atau PPU,” jelasnya.
Artinya, tidak semua pemohon otomatis kembali berstatus penerima bantuan iuran pemerintah.
Pengajuan reaktivasi juga diikuti dengan pemutakhiran data desil kesejahteraan. Proses ini dilakukan setiap tiga bulan oleh Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
