Ia menambahkan, jika ke depan diperlukan relokasi atau pencarian lahan pengganti, Pemkab seharusnya hadir mendampingi dan memberikan rekomendasi terbaik agar pembangunan tetap berjalan tanpa melanggar aturan yang berlaku.
“Pemkab harus memikirkan solusinya. Jangan hanya menyerahkan semuanya ke kades,” imbuhnya.
Selain persoalan lahan, Komisi I DPRD Sragen juga menyoroti minimnya transparansi terkait spesifikasi bangunan KDMP. Endro khawatir, tanpa standar yang jelas dan terbuka, bentuk serta kualitas bangunan KDMP akan berbeda-beda antar desa.
Transparansi, lanjut Endro, juga penting untuk meminimalkan potensi kebocoran dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Ia mengingatkan, ketidakjelasan spesifikasi dan anggaran dapat membuka celah terjadinya penyimpangan.
“Kalau tidak transparan, potensi penyimpangan tentu lebih besar. Karena itu, spesifikasi bangunan KDMP harus dibuka secara jelas dan seragam,” tandasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
