Indro menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran kecamatan ke depan. Menurutnya, penggunaan anggaran daerah seharusnya dapat memberikan ruang lebih besar bagi kegiatan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
"Uang masyarakat Sragen ini habis untuk membiayai camat beserta seluruh kepegawaian di kecamatan. Sementara kegiatan camat kalau dilihat dari postur anggaran ini nyaris tidak ada," kritiknya.
Indro bahkan menyampaikan wacana evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan fungsi kecamatan apabila pola tata kelola anggaran tersebut tidak mengalami perubahan.
Ia menyebut salah satu opsi yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah penggabungan fungsi kecamatan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
"Mbok daripada camat ini menggunakan anggaran yang boros sementara fungsi kegiatannya tidak maksimal, ini dibubarkan saja camatnya, digabung ke PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Jadi lebih efisien," ujarnya.
Namun, Indro menegaskan apabila kecamatan tetap dipertahankan, maka tata kelola dan postur anggarannya perlu diperbaiki agar fungsi pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
