JAKARTA, iNewsSragen.id – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang masih menjadi sorotan.
"Betul (Gibran resmi mundur)," kata Budi Arie saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Namun, pernyataan tersebut belum disertai keterangan resmi mengenai proses pengunduran diri maupun konfirmasi dari pihak Istana. Karena itu, status pengunduran diri Gibran masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya terus berkembang menjadi persoalan berkepanjangan.
Ia mengaku telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan dinamika yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, menurut Gibran, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan, termasuk agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran.
Pernyataan Gibran tersebut kemudian mendapat tanggapan berbeda dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan.
Syahganda membantah adanya arahan Presiden Prabowo agar Gibran melanjutkan perjuangan hukum terkait dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Berdasarkan komunikasi tersebut, Syahganda menyampaikan bahwa menurut Yusril, tidak ada lagi ruang hukum bagi Gibran untuk mempermasalahkan persoalan tersebut melalui jalur PTUN.
"Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar," ujar Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Perbedaan pernyataan tersebut menambah perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan Gibran.
Di satu sisi, Gibran menyebut mendapat masukan Presiden untuk tetap menempuh jalur hukum. Sementara itu, Syahganda menyampaikan bantahan dengan merujuk penjelasan Yusril mengenai tidak tersedianya lagi ruang hukum melalui PTUN.
Hingga informasi ini disusun, status resmi pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
