Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden harus melalui sejumlah tahapan konstitusional.
DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, usulan HMP yang diajukan sejumlah anggota DPR masih merupakan bagian dari proses politik dan belum menjadi keputusan pemberhentian Gibran.
Ridho juga menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi latar belakang pengajuan HMP.
Dia mempertanyakan sejauh mana upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat memengaruhi persoalan administrasi pencalonan Gibran pada Pemilihan Umum 2024.
"Kalaupun seandainya Gibran mau ajukan ke PTUN dan mungkin PTUN itu kalau menang, istilahnya berhasil, ya itu berguna untuk nanti 2029, bukan berguna untuk 2024," katanya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
