SRAGEN, iNewsSragen.id – Direktur Utama BPJS Kesehatan meminta rumah sakit tidak mempersulit pasien JKN akibat kendala administrasi, termasuk persoalan KTP dan aplikasi JKN Mobile.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Prihati Pujowaskito saat kunjungan kerja di RSU Rizky Amalia, Sragen, Kamis (19/11/2026). Dalam kunjungan itu, ia disambut Wakil Bupati Sragen Suroto dan pemilik RSU Rizky Amalia, Hargiyanto.
Prihati meminta rumah sakit membantu peserta yang mengalami kesulitan administrasi agar tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
“Di situ tidak usah mempersulit karena KTP, tidak usah mempersulit karena JKN Mobile, dibantu semuanya,” tegasnya.
Menurut dia, pendampingan kepada peserta yang kesulitan menggunakan aplikasi JKN Mobile merupakan bagian dari komitmen layanan rumah sakit. Karena itu, fasilitas kesehatan diminta memastikan petugas dapat membantu pasien yang membutuhkan.
Prihati juga meminta rumah sakit memasang poster berisi janji layanan kepada peserta BPJS Kesehatan di lokasi yang mudah dilihat. Dengan demikian, pasien dapat mengetahui hak-haknya ketika mengakses layanan kesehatan.
Ia mengatakan, BPJS Kesehatan berkepentingan memastikan peserta memperoleh tiga hal utama, yakni akses pelayanan, mutu layanan, dan perlindungan finansial.
Dalam kunjungan tersebut, Prihati juga ingin memastikan pelayanan kepada peserta berjalan cepat, tidak diskriminatif, dan tidak mempersulit masyarakat.
“Pada hari ini kita ingin memastikan di lapangan para peserta BPJS mendapatkan layanan tidak diskriminasi, mendapatkan layanan tidak dipersulit, mendapatkan layanan dengan cepat,” ujarnya.
Pasien Gawat Darurat Tidak Boleh Ditolak
Terkait antrean di rumah sakit, Prihati meminta peserta memahami bahwa jumlah pasien yang membutuhkan layanan terkadang tidak sebanding dengan kapasitas fasilitas kesehatan yang tersedia.
Meski demikian, ia menegaskan pasien dengan kondisi gawat darurat harus mendapatkan penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan tidak boleh ditolak.
“Asal tidak emergensi, antre sedikit tak apa-apa. Tetapi kalau emergensi, kita pastikan pasien tidak boleh ditolak dari IGD,” tegasnya.
Ia berharap rumah sakit terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan peserta JKN memperoleh haknya tanpa hambatan administratif yang tidak semestinya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
