SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Sidang perdana praperadilan gugatan LP3HI terkait penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran (HQ) ditunda karena Polres Sukoharjo dan Polda Jateng absen.
Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) terhadap Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).
Penundaan dilakukan setelah kedua pihak termohon tidak menghadiri persidangan yang dipimpin hakim tunggal I Made Sudiarta.
Dalam persidangan, hakim membacakan surat pemberitahuan yang menyebutkan pihak termohon belum dapat hadir karena surat perintah bantuan hukum dari Kapolda Jawa Tengah belum diterbitkan.
Gugatan praperadilan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan Ponpes HQ di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, pada 27 Oktober 2026.
Setelah berkoordinasi dengan pihak pemohon, hakim memutuskan menunda persidangan hingga pekan depan sekaligus memberikan kesempatan kepada termohon untuk hadir.
Hakim juga mengingatkan konsekuensi hukum apabila termohon kembali tidak memenuhi panggilan persidangan.
"Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 huruf (d) KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025), dalam hal termohon tidak hadir sebanyak dua kali persidangan, pemeriksaan praperadilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya," ujar hakim.
Dengan demikian, apabila Polres Sukoharjo dan Polda Jateng kembali absen pada sidang berikutnya, pemeriksaan praperadilan tetap dapat dilanjutkan.
Kuasa hukum LP3HI, Boyamin Saiman, mengaku kecewa atas ketidakhadiran kedua termohon. Menurutnya, alasan belum terbitnya surat bantuan hukum dari Kapolda Jateng tidak semestinya menghalangi kehadiran aparat penegak hukum di pengadilan.
"Prinsipnya kecewa. Panggilan ini kan sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam konteks terbalik, apabila penegak hukum memanggil masyarakat untuk menjadi saksi, selalu disampaikan agar menghormati hukum dengan datang memenuhi panggilan," kata Boyamin seusai sidang.
Dia menilai terdapat ketimpangan sikap ketika masyarakat dituntut patuh terhadap panggilan aparat, tetapi aparat justru tidak hadir saat diminta memberikan penjelasan di pengadilan.
Boyamin mencontohkan, masyarakat yang mangkir dari panggilan pemeriksaan dapat dipanggil kembali hingga menghadapi upaya penjemputan paksa sesuai ketentuan hukum.
"Kalau dibalik, kita saja patuh, kenapa penegak hukum tidak patuh dengan datang?" ujarnya.
Menurut Boyamin, pihak termohon memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan kehadiran. Sebab, gugatan praperadilan telah didaftarkan sejak 4 November 2026, sedangkan panggilan persidangan sudah disampaikan sekitar dua pekan sebelumnya.
Dia juga mengingatkan bahwa penggeledahan yang dipersoalkan telah berlangsung hampir sebulan sebelumnya. Bahkan, aparat sebelumnya menyatakan penggeledahan dan penyitaan barang bukti telah dilakukan sesuai prosedur.
"Ketika ditanya pengadilan karena digugat masyarakat, ya harus hadir. Gugatan sudah dipublikasikan dan panggilan sudah dua minggu sebelumnya. Artinya, ini tidak ada alasan karena tidak ada kuasa hukum," tegasnya.
Kekecewaan serupa disampaikan pemohon praperadilan, Rus Utaryono. Dia berharap Polres Sukoharjo dan Polda Jateng hadir pada persidangan berikutnya agar proses hukum berjalan secara terbuka dan menjunjung kedisiplinan.
"Harapan kami, polisi itu jadilah contoh yang baik dalam proses hukum. Jangan hanya mengirim satu lembar, jadilah untuk disiplin dan sportif," ujarnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
