SRAGEN, iNewsSragen.id – Nasib puluhan bidan honorer di lingkungan Puskesmas Kabupaten Sragen menjadi sorotan DPRD. Telah mengabdi selama 2 hingga 13 tahun, mereka mengeluhkan tidak terakomodasi dalam pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akibat terkendala administrasi surat tugas.
Persoalan tersebut mendapat perhatian Komisi I DPRD Sragen. Selain ketidakpastian status kepegawaian, para tenaga honorer juga menghadapi persoalan kesejahteraan karena hanya menerima honor sekitar Rp700.000 hingga Rp1 juta per bulan.
Ketua Komisi I DPRD Sragen, Endro Supriyadi, menilai persoalan tenaga honorer Puskesmas tidak sekadar menyangkut sektor kesehatan, tetapi juga tata kelola kelembagaan, kepegawaian, dan regulasi daerah.
"Persoalan ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi persoalan kelembagaan dan regulasi. Komisi I berkoordinasi dengan Komisi IV untuk mendorong langkah konkret agar hak-hak mereka tidak terus terabaikan," ujar Endro.
Menurut dia, sejumlah bidan honorer yang masuk kategori tenaga honorer terdata (R4) belum terakomodasi dalam pengusulan PPPK Paruh Waktu. Salah satu kendala yang disampaikan adalah belum diterbitkannya surat tugas oleh kepala Puskesmas tempat mereka bekerja.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
