Bawaslu Sukoharjo Optimalkan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Sejak tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memiliki program pengawasan partisipatif dengan tujuan melibatkan seluruh masyarakat agar turut aktif melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pemilihan umum (pemilu).
Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif tersebut, berbagai upaya terus dilakukan diantaranya melalui sosialisasi seperti diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo di Hotel Tosan, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Kamis (27/7/2023).
"Hari ini kami mengundang empat kelompok besar. Ada kelompok penghayat aliran kepercayaan, perguruan pencak silat, seniman dan budayawan, dan kelompok khusus diantaranya suporter sepakbola serta pegiat anti narkoba," kata Kordiv. Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Sukoharjo Muladi Wibowo.
Selain kelompok tersebut, Bawaslu Sukoharjo juga memiliki gagasan melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif menyasar kelompok- kelompok masyarakat lain yang jarang atau bahkan sama sekali belum pernah tersentuh sosialisasi.
"Dari forum ini, kami juga mendapat masukan tentang tambahan kelompok masyarakat yang bisa kami tindak lanjuti menjadi target sasaran sosialisasi berikutnya. Misalnya di sanggar-sanggar seni, karang taruna. Kemudian kelompok yang lebih spesifik, semisal kelompok LGBT, kelompok LC atau pemandu karaoke," terangnya.
Terkait target sosialisasi berikutnya adalah dari kelompok LGBT dan pemandu karaoke, Muladi menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaannya nanti diupayakan menggunakan pendekatan sedikit berbeda dari yang selama ini telah dijalankan.
"Mungkin itu akan menjadi perhatian publik. Namun, tujuannya cuma satu, bahwa informasi pemilu dan pengawasan partisipatif ini sampai kepada masyarakat dengan berbagai metode. Ini merupakan bagian dari upaya kami menjangkau sejauh mungkin keberadaan masyarakat di Sukoharjo agar mengetahui tahapan-tahapan pemilu dengan baik," tegasnya.
Melalui sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut, Bawaslu sekaligus juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Dengan pendekatan inklusif, diharapkan tidak ada sekat antar kelompok masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif.
Dalam sosialisasi ini, aktivis yang juga pegiat Pemilu, Anik Sholihatun, yang menjadi narasumber menyampaikan, jika dilihat dari kinerja Bawaslu terkait pendidikan partisipatif pengawasan pemilu dari waktu ke waktu, bisa dipastikan telah ada hasilnya.
"Memang selama ini indikator yang digunakan untuk menilai apakah pengawasan partisipatif ini efektif atau tidak, ukurannya selalu dari jumlah masyarakat yang melapor. Jumlah pelanggaran yang ditemukan Bawaslu dibandingkan dengan laporan masyarakat masih banyak temuan dari Bawaslu. Menurut kami ukuran itu tidak pas," kata Anik.
Ukuran yang menggambarkan seolah-olah peran masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif masih rendah tersebut, menurut Anik tidak bisa digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai kinerja Bawaslu.
"Kerja-kerja teman-teman dari Bawaslu ini justru kami nilai efektif. Itu dilihat dari jumlah, tren kasus penanganan -penanganan pelanggaran yang diproses makin turun. Turunnya itu menurut kami adalah akibat gencarnya pendidikan pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu," sebutnya.
Oleh karenanya, Anik berpendapat, dengan gencarnya pengawasan pemilu partisipatif tersebut maka tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran pemilu juga mengalami peningkatan.
"Meskipun begitu, kedepan kami atas nama masyarakat sipil tetap mendorong agar kerja-kerja Bawaslu ini terus ditingkatkan. Terutama dalam membangun sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat sipil," pungkasnya.
Editor : Joko Piroso