Mantan Staf Menteri PU Diduga Serobot Fasum Perumahan di Kartasura, Warga Gelar Aksi Demo

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Aksi demo damai dilakukan warga penghuni Perumahan Bengawan Solo (PBS) di Jalan Slamet Riyadi, RT 01/ RW 04 Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Mereka memprotes alih fungsi fasilitas umum (fasum) menjadi lahan usaha pribadi.

 Protes dan tuntutan warga itu dituangkan dalam bentuk tulisan di permukaan kertas dan spanduk yang dipasang menempel pada pagar seng pembatas proyek pembangunan rumah toko (ruko) yang sebagian menyerobot tanah fasum.

Baca Juga

Aksi Demo di DPRD Jateng Berakhir Ricuh, Mahasiswa Robohkan Gerbang

Ketua RT setempat, Anggoro, saat ditemui wartawan di sela aksi demo, Senin (13/5/2024) siang, menjelaskan, penyerobotan lahan fasum perumahan yang digunakan untuk kepentingan pribadi oknum mantan pejabat itu terjadi sejak 2019 sampai sekarang.

"Jadi yang menempati rumah yang bersebelahan dengan fasum ini adalah bapak GS, beliau ini (mantan) pejabat staf ahli Menteri PU, kalau di militer itu setara bintang dua. Beliau menguasai lahan fasum ini lebih dari 20 tahun," kata Anggoro.

GS yang semula rumah tinggal pribadinya saling berhadap-hadapan dengan rumah lainnya di komplek itu, kini membongkar rumahnya untuk dijadikan ruko menghadap jalan raya dengan memanfaatkan lahan fasum.

Baca Juga

Ratusan Petani Sukoharjo Demo BBWSBS, Tuntut Penundaan Penutupan Dam Colo

"Kami mewakili warga menghendaki supaya lahan yang selama 20 tahun dikuasai pak GS ini dikembalikan fungsinya untuk kepentingan warga disini. Supaya bisa kami kelola agar menghasilkan nilai ekonomi untuk kontribusi kas warga kami," tegasnya.

Menurut Anggoro, keinginan warga untuk memanfaatkan lahan itu semula pernah disampaikan dalam sebuah pertemuan mediasi di Kantor Desa Pabelan. Pada awalnya, warga meminta agar GS memberi kompensasi atas pengalihan fasum menjadi tempat penunjang bisnis pribadi tersebut.

"Tetapi beliau tidak setuju, bahkan dengan arogan mengatakan akan menguasai lahan fasum yang ada di sebelah rumahnya itu," ujarnya.

Baca Juga

Desak Kades Dipecat, Warga Godog Polokarto Ancam Segel Kantor Desa

Menurut Anggoro, GS melakukan upaya penguasaan lahan bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dengan cara merubah data sertifikat dari sebidang tanah pekarangan untuk jalan menjadi bangunan irigasi sungai. Padahal di komplek perumahan itu sama sekali tidak ada aliran sungainya.

"Dengan munculnya perubahan sertifikat dari KPKNL sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan BBWSBS diduga atas kehendak GS itu, maka upaya GS untuk memanfaatkan lahan fasum menjadi lancar. Oleh BBWSBS, lahan fasum yang statusnya telah dirubah itu disewakan kepada GS," paparnya.

Anggoro menyebut, peralihan status lahan itu memungkinkan pihak BBWSBS mengijinkan GS memakai lahan untuk kepentingan pribadinya dengan status sewa. Namun uang sewa tidak diberikan warga.

Baca Juga

Aksi Demo Puluhan Warga di Sragen Tolak Akses Jalan Dialihkan, Ini Jawaban Pemdes Gabus

"Surat sewanya ada, dan yang lebih aneh lagi adalah jumlah besaran uang sewa hanya Rp 1,117 juta per tahun. Masak, tanah seluas ini dengan lokasi dipinggir jalan besar sewanya cuma Rp 1 jutaan. Sekarang yang jadi masalah jika fasum bisa disewakan, maka jalan perumahaan ini juga bisa disewakan," imbuhnya.

Kepala Desa Pabelan, Sri Handoko, yang datang di lokasi demo membenarkan, bahwa pihaknya pernah memfasilitasi pertemuan mediasi antara warga dengan pemilik rumah di komplek perumahan yang diduga menguasai fasum itu.

"Tanah ini sekarang sudah berganti pemilik. Sekarang ini pemilik kedua, namanya pak Ndaru. Oleh karenanya kami sudah meminta agar pembangunannya menunggu PBG (Perizinan Bangunan Gedung) DPUPR, karena sampai sekarang belum turun," ungkap Kades.

Baca Juga

Puluhan Warga di Sragen Gelar Aksi Demo, Tolak Akses Jalan Dialihkan

Selain itu, Handoko juga mengaku sudah menyampaikan keberatan warga bahwa terkait luas lahan yang akan dibangun ruko di komplek PBS itu, sebagian adalah tanah yang peruntukannya sebagai fasum.

"Yang jelas warga menuntut pemilik tanah ini dilarang membangun diatas tanah fasum. Walaupun dia mempunyai hak sewa dari BBWSBS, tapi yang namanya fasum di perumahan yang sudah menjadi hak milik warga, seharusnya ya diserahkan ke pemerintah daerah," ujar Handoko.

Agar konflik warga tidak berkepanjangan, Handoko saat ini menunggu tindak lanjut dari BBWSBS untuk segera menyerahkan fasum itu ke pemerintah daerah. Harapannya, dengan diserahkannya fasum ke pemerintah daerah, maka jika terjadi kerusakan jalan dapat dibantu anggaran perbaikannya.

"Kami akan menindaklanjuti keluh kesah warga kami yang menuntut penghentian dan pembongkaran pekerjaan bangunan di atas fasum ini. Kami akan undang pemilik tanah pada Rabu mendatang, kalau nanti tidak mau membongkar, maka kami bersama warga yang akan membongkar," tandas Handoko.

Editor : Joko Piroso