Kapolres Sragen: Masyarakat Harus Berani Melapor Ketidak Netralan TNI-Polri dan ASN

SRAGEN, iNewsSragen.id - Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, menegaskan bahwa masyarakat harus berani melaporkan indikasi ketidaknetralan dari TNI, Polri, atau ASN selama Pilkada 2024.

Pernyataan ini disampaikan dalam rangka pembentukan Posko Netralitas Pilkada 2024-2025, yang bertujuan untuk menjaga netralitas semua elemen yang terlibat dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan.

Baca Juga

Jalin Keharmonisan dengan Anggota, Kapolres Sragen Adakan Olahraga Bersama

Posko yang berlokasi di jalan raya Sukowati, dekat Pos Lalu Lintas Pasar Polres Sragen, terbuka untuk menerima aduan terkait pelanggaran netralitas, kecurangan, atau politik praktis.

Kapolres mendorong masyarakat untuk melapor tanpa rasa takut, karena setiap laporan akan ditindaklanjuti secara adil.

Petugas di posko ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk TNI Kodim 0725 Sragen, Polri Polres Sragen, dan ASN Pemkab Sragen, untuk memastikan semua pihak tetap netral. Peran TNI dan Polri adalah menjaga keamanan, sementara ASN diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis.

Baca Juga

Pertemuan Rutin Anggota PP Polri Cabang Sragen, Nyatakan Tetap Dukung Kinerja Polri

Kapolres mengungkapkan bahwa Posko Netralitas Pilkada 2024-2025 di Sragen juga akan melibatkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Keterlibatan kedua lembaga ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kapolres menjelaskan bahwa KPU akan mengawasi proses teknis penyelenggaraan Pilkada, sedangkan Bawaslu akan bertindak sebagai pengawas untuk mencegah pelanggaran dan menjaga netralitas semua pihak yang terlibat.

Baca Juga

Marak Judi Online, Kapolres Sragen Mendadak Cek HP Anggota

Posko ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antara TNI, Polri, ASN, KPU, dan Bawaslu, dengan harapan sinergi ini dapat menjaga keamanan, keterbukaan, dan keadilan dalam proses Pilkada di Sragen.

 Kapolres menekankan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Editor : Joko Piroso