Soal Wacana Pembangunan PLTS di Area Kedungombo: Petani Karamba Tekankan Kejelasan Site Plan

SRAGEN, iNewsSragen.id - Adanya wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di area Waduk Kedungombo masih menuai protes warga. Pembangunan PLTS Terapung ini nantinya dapat memasok daya tenaga listrik sebesar 100 Megawatt.

Untuk merealisasikan proyek ini, anak perusahaan PT PLN (Persero) yakni PT Indonesia Power pun menggelar pertemuan konsultasi bersama masyarakat sekitar. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada warga yang memiliki mata pencaharian di area WKO. Selasa (11/2/2025).

PLTS ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), dibangun mencakup di 3 wilayah yakni Kabupaten Sragen, Boyolali dan Grobogan. Namun wilayah terbesar berada di Kabupaten Sragen.

Warga menyinggung dampak atas pembangunan PLTS. Harapan warga, hadirnya PLTS Terapung di area WKO ini tidak akan berdampak pada mata pencaharian warga yang berprofesi sebagai petani karamba.

Kekhawatiran warga ini sangat beralasan, warga mengungkapkan, sirkulasi ekonomi di bidang perikanan yang telah berjalan selama ini mencapai Rp1,9 triliun setiap tahunnya. Warga cenderung takut jika karamba tempat untuk membudidaya ikan akan tergusur tanpa ada solusi yang baik.

Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor melakukan upaya pendampingan terhadap warga petani karamba atas rencana pembangunan PLTS Terapung di area Kedungombo. (Foto: iNews/Sugiyanto).

Selain itu, warga melalui tim kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor menekankan agar ada kejelasan mengenai 'site plan' proyek tersebut. Hal itu supaya ada kepastian soal titik letak panel PLTS dengan karamba milik warga, sehingga tidak terjadi penggusuran lokasi.

"Site plan harus jelas dulu, supaya proyek tersebut tidak berdampak pada tata letak karamba ikan milik warga," kata Minarno, S.H., M.H saat penyampaian konsultasi.

"Jangan memaksakan ke progres lain dulu sebelum site plan ini tuntas," imbuhnya.

Diketahui, ada sebanyak 6.600 kotak karamba yang beroperasi di area WKO, jumlah sepertiganya berada di wilayah Ngasinan, Desa Ngargotirto dan sisanya tersebar dibeberapa wilayah seperti Desa Ngargosari Sumberlawang, Desa Gilirejo Baru Miri, dan Desa Wonoharjo Boyolali.

Pengurus LBH GP Ansor, Ahmad Husaini, S.H., M.H menambahkan, pihaknya melakukan pendampingan terhadap warga yang terdampak akan dibangunnya PLTS di wilayah tersebut. Pihaknya mengungkapkan, pada dasarnya warga sangat menolak terhadap rencana PLTS yang mengenai karamba.

"Pada dasarnya warga sangat menolak terhadap rencana PLTS yang mengenai karamba," katanya.

Staf Devisi Pengembangan Bisnis PLN Indonesia Power, Imam Sulistyo. (Foto: iNews/Sugiyanto).

Sementara itu, staf Devisi Pengembangan Bisnis PLN Indonesia Power Imam Sulistyo menjelaskan, program PLTS Terapung ini dalam rangka mewujudkan diskusi dari Kementerian PUPR kepada Kementerian ESDM. Kementerian PUPR memiliki gagasan bahwa di Indonesia terdapat banyak Waduk yang bisa untuk dimanfaatkan, salah satunya WKO, hal itu disampaikan Kementerian PUPR kepada Kementerian ESDM.

Selanjutnya, mengenai gagasan itu, Kementerian ESDM kemudian menyampaikan kepada PLN. Saat yang bersamaan ini, PLN juga memiliki program mengembangkan PLTS Terapung.

"Sehingga, dengan ini kami berupaya untuk menjalankan program tersebut," katanya.

Pihaknya pun berharap, PLTS ini bisa berjalan dan berkomitmen untuk tidak menganggu ekonomi masyarakat sehingga keduanya bisa sama-sama berjalan.

"PLTS ini bisa jalan. Kami komitmen tidak akan mengganggu ekonomi masyarakat. Jadi bisa berjalan bareng-bareng," pungkasnya.

Editor : Joko Piroso