KPU Blora Ikuti Rakor Pengelolaan Website dan IPP Siparmas Bersama KPU Jateng

BLORA, iNewsSragen.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Website dan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (8/5/2025).

Rakor ini diikuti oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklih Parmas SDM), Kasubbag Parmas SDM, serta staf Parmas dari KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Baca Juga

KPU Sukoharjo Rekap Identifikasi 41.130 Surat Suara Tidak Sah Pilgub Jateng 2024

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menegaskan pentingnya peran Divisi Sosdiklih Parmas dalam menjaga eksistensi kelembagaan KPU di tengah masyarakat, terutama pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Peran Divisi Sosparmas sangat penting dalam menjaga wajah kelembagaan KPU agar tetap hadir dan eksis di tengah masyarakat, baik melalui media sosial, website, maupun berbagai saluran komunikasi lainnya,” tegas Handi.

Rapat dilanjutkan dengan pengarahan dari Anggota KPU Provinsi Jateng Divisi Sosdiklih Parmas, Akmaliyah, yang sekaligus memimpin jalannya koordinasi. Ia menekankan pentingnya pengelolaan media sosial dan website sebagai representasi kerja kelembagaan KPU.

Baca Juga

Kebijakan Efisiensi Anggaran: KPU Blora Kembalikan Enam Kendaraan Operasional

“Website dan media sosial bukan hanya media penyampai informasi, tetapi juga menjadi cerminan kinerja dan citra KPU. Saya berharap KPU kabupaten/kota dapat saling mendukung dan berbagi praktik baik dalam pengelolaan informasi publik,” ujar Akmaliyah.

Ia juga meminta seluruh peserta rapat menyampaikan progres pengisian data IPP 2024 serta memastikan kelengkapan dan validitas data yang diunggah.

Menanggapi hal itu, Anggota KPU Kabupaten Blora Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Ahmad Mustakim, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pengisian IPP 2024.

Baca Juga

Rencana Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2024, KPU Sukoharjo: Itu Kewenangan Pemerintah

“Namun, kami belum melakukan submit data karena masih melakukan finalisasi dan pemeriksaan ulang satu per satu agar tidak ada yang terlewat,” jelas Mustakim.

Editor : Joko Piroso