2.175 Tenaga Honorer Sragen Berpeluang Jadi PPPK Paruh Waktu, DPRD Dorong Bupati Segera Putuskan

SRAGEN, iNewsSragen.id – Sebanyak 2.175 tenaga honorer kategori R4 di Kabupaten Sragen berpeluang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Estimasi kebutuhan anggaran untuk gaji mereka mencapai Rp52 miliar per tahun.

Komisi IV DPRD Sragen menilai angka tersebut masih masuk akal untuk mengakomodasi kesejahteraan ribuan tenaga honorer yang selama ini gajinya jauh dari layak. Data ini terungkap dalam audiensi antara Aliansi R4 Kabupaten Sragen, Komisi IV DPRD, Kepala BKPSDM Sragen Kurniawan Sukowati, dan Kepala Disdikbud Sragen Prihantomo, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga

Tenaga Honorer Dihapus, Bawaslu Sukoharjo Terancam Kehilangan 15 Pegawai

Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, menegaskan pihaknya meminta Bupati Sragen agar seluruh tenaga honorer kategori R4 diakomodasi menjadi PPPK Paruh Waktu. Ia menyoroti kekhawatiran para honorer terkait data yang belum jelas masuk dalam usulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum batas akhir 20 Agustus 2025.

“Saya minta setiap OPD segera membuat daftar nama honorer yang diusulkan ke BKN dan diumumkan melalui media. Kalau ada data tercecer, bisa langsung mengadu ke DPRD. Nanti akan kami tindak lanjuti dengan memanggil OPD terkait,” tegasnya.

Sugiyamto membeberkan, rata-rata gaji honorer R4 saat ini masih Rp700 ribu hingga Rp1,1 juta per bulan, jauh di bawah standar UMP Jawa Tengah. Menurutnya, gaji yang tidak layak berdampak pada kualitas kerja, terutama di sektor pendidikan.

Baca Juga

6 Tahun Kerja Jadi Pesuruh di SD dengan Gaji Kecil, Pria Ini Diduga Dipecat Sepihak oleh Kepsek

“Kalau gaji guru honorer tidak layak, wajar kalau kualitas pengajaran menurun. Mereka mengajar dalam kondisi perut kosong, kantong kosong, dan pikiran ikut kosong,” ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto (tengah), memimpin audiensi bersama Aliansi Honorer R4 di Gedung DPRD Sragen, Kamis (14/8/2025), membahas peluang pengangkatan 2.175 tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.Foto:iNews/Joko P

Koordinator Aliansi R4 Sragen, Bagus Dwi Windu Raharjo, mengaku rekan-rekannya masih cemas karena status kepegawaian belum jelas. Mereka berharap segera diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu agar bisa bekerja dengan tenang.

Kepala BKPSDM Sragen, Kurniawan Sukowati, menyebutkan pihaknya masih memverifikasi jumlah honorer aktif dari total 2.175 orang tersebut.

“Bisa saja ada yang sudah meninggal atau bekerja di tempat lain. Kami pastikan datanya fixed sebelum Bupati mengambil keputusan,” jelasnya.

Kurniawan menegaskan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sepenuhnya menjadi kebijakan Bupati Sragen. Saat ini, honorarium mereka masih diambil dari belanja jasa masing-masing OPD dan belum membebani anggaran belanja pegawai.

Jika kebijakan ini direalisasikan, maka akan menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi dengan gaji minim. DPRD Sragen pun memastikan akan terus mengawal proses ini agar tidak ada satupun honorer R4 yang tertinggal dalam pendataan.

Editor : Joko Piroso