Kenaikan PBB Bikin Ontran-Ontran, Tokoh Pati Serukan Damai

PATI, iNewsSragen.id  – Suasana Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang biasanya dikenal adem ayem dan damai, mendadak memanas akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Lonjakan pajak tersebut memicu aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025, yang berujung ricuh di depan Kantor Bupati Pati.

Puluhan ribu massa yang awalnya melakukan aksi damai akhirnya terprovokasi hingga menimbulkan kericuhan. Pagar kantor bupati dirusak, sejumlah kaca pecah, bahkan satu unit mobil ikut dibakar massa.

Baca Juga

Tragis! Mama Muda Ditemukan Tewas Berpelukan dengan Anak Bungsu di Rumahnya

Aksi ini sekaligus menjadi momentum bagi massa aksi untuk menyuarakan tuntutan pelengseran Bupati Sudewo.

Tokoh masyarakat sekaligus ulama berpengaruh di Kabupaten Pati, K.H. Yusuf Hasyim, M.Si, mengaku kaget sekaligus prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya, selama ini Pati dikenal sebagai wilayah potensial dengan masyarakat yang hidup rukun, damai, dan makmur.

“Yakinlah bahwa masyarakat Pati itu cinta damai, santun. Pati itu banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, kami mengajak untuk bersama-sama kembali menciptakan Pati menjadi daerah kondusif, aman, damai, sejuk, rukun dan bersatu padu. Jauhi provokasi, kembalikan Kabupaten Pati ke kondisi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pati sejatinya memiliki sumber daya alam dan potensi pertanian yang melimpah untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan justru terjebak dalam konflik akibat provokasi.

Kini, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang adil terkait lonjakan PBB agar gejolak sosial tidak semakin membesar. Aparat keamanan bersama tokoh masyarakat juga terus mengimbau warga agar tetap menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi.

Pesan Redaksi iNews

Kami mendukung penyampaian aspirasi dengan cara yang bermartabat.

Unjuk rasa hak setiap warga, jangan sampai merusak, melukai, atau memecah belah.

Tetap menjaga ketertiban, menghargai sesama, dan menjukkan bahwa suara rakyat bisa disampaikan dengan damai.

Editor : Joko Piroso