Lele Goreng dan Cap Jay Aman, Wabup Sukoharjo Pastikan Makanan Gratis Lolos SOP

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Baki, pada Jum'at (10/10/2025) pagi.

Sidak ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kelancaran pelaksanaan di lapangan, sekaligus sebagai langkah preventif terhadap potensi keracunan makanan yang sempat terjadi di daerah tetangga, seperti Klaten dan Karanganyar.

Dalam sidaknya, Wabup Sapto langsung berinteraksi dengan siswa-siswi yang sedang menikmati makanan dari dapur Satuan Pengolahan dan Penyediaan Gizi (SPPG). Menu makan terdiri dari lele goreng, sayur cap jay, buah kelengkeng, dan susu kotak, yang disajikan sebagai bagian dari program MBG.

"Sidak ini sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan distribusi MBG mulai dari pengolahan bahan, cara memasak, pengemasan, distribusi, hingga konsumsi—berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP)," ujar Sapto kepada wartawan.

Salah satu fokus utama dalam sidak kali ini adalah memastikan efisiensi waktu distribusi antara dapur SPPG dan sekolah penerima manfaat. Sapto mengingatkan, jika waktu distribusi terlalu lama, risiko makanan basi dan tidak aman untuk dikonsumsi bisa meningkat.

"Alhamdulillah, distribusi dari SPPG ke sekolah-sekolah penerima manfaat hingga saat ini masih berjalan dalam waktu yang aman," ujarnya.

Sebelum menuju SMP Negeri 1 Baki, Sapto juga meninjau SD Negeri di Sukoharjo Kota untuk memastikan kebersihan dan kecocokan menu bagi anak-anak. Di sana, ia menekankan pentingnya pengawasan langsung terhadap proses persiapan dan pengemasan makanan yang diterima siswa.

Dalam kesempatan itu, Sapto juga membahas mengenai Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Ia menjelaskan, Pemkab Sukoharjo sudah menggelar workshop khusus yang melibatkan berbagai pihak, termasuk operator dapur SPPG, SPPI, Forkopimcam, dan pemerintah desa.

Workshop tersebut bertujuan untuk memastikan setiap dapur SPPG dapat memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan, sebelum mendapatkan SLHS.

"Sebelum Kemenkes mengeluarkan edaran tentang SLHS, kami sudah mengadakan workshop ini. Proses penerbitan SLHS memang memerlukan waktu, karena harus melalui uji sampel makanan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan," terang Sapto.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo, Tri Tuti Rahayu, menambahkan bahwa penerbitan SLHS melibatkan petugas Puskesmas yang secara langsung mengecek kondisi dapur SPPG.

"Setiap SPPG harus melalui proses pengujian sampel makanan di Labkesda sebelum mendapatkan SLHS. Proses ini memakan waktu maksimal 14 hari," ungkapnya.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo, Havid Danang Purnomo Widodo, menyebutkan bahwa hingga saat ini, program MBG di Sukoharjo telah menjangkau sekira 63 ribu siswa penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK/BA, SD/MI, hingga SMP/MTs.

"Jumlah itu diluar penerima manfaat dari jenjang SMA sederajat. Saat ini, sebanyak 24 dapur SPPG sudah beroperasi untuk mendukung program MBG di Sukoharjo," imbuhnya.

Editor : Joko Piroso