Transfer Keuangan Daerah Dipangkas Pusat, Pemkab Ngawi Bakal Potong TPP ASN

NGAWI, iNewsSragen.id -  Tahun 2026 mendatang, APBD  Kabupaten Ngawi bakal meleset dari harapan karena mengalami penyusutan atau pengurangan transfer keuangan daerah ( TKD ) dari pusat sebesar Rp 257 M.

APBD yang diharapkan dapat tembus Rp 2,3 T ternyata hanya mampu sebesar Rp 2,07 T itupun 50 persennya akan terkuras untuk pos belanja aparatur. Angka ini sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung selama dua hari berturut pada 19 - 20 November 2025, kemarin.

Baca Juga

Resmikan GOR Bung Karno Sukoharjo, Puan Maharani Jajal Main Bulutangkis

“Postur APBD 2026 itu menyusut jauh dibanding prediksi sebelumnya yang diharapkan bisa tembus Rp2,3 T, namun karena pengurangan dari pusat ini maka hanya Rp 2,07 T," kata Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko ( King ), usai memimpin sidang yang juga dihadiri Bupati Kabupaten Ngawi  Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko, serta unsur Forkopimda, serta jajaran kepala OPD.

Untuk itu menurut King semua pihak di Ngawi harus siap mengencangkan ikat pinggang, dan harus mampu mencari terobosan agar pembelanjaan prioritas terutama layanan publik yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur dapat tercukupi.

Karenanya King menyarankan Pemkab menambah pundi pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini sekitar Rp400 M, misalnya dengan penyesuaian retribusi, peningkatan kontribusi BUMD dan efisiensi belanja aparatur.

“Turunkan rasio pos belanja aparatur. Tahun depan menelan lebih dari 50 persen, walau alasannya ada penambahan pegawai. Kembalikan ke posisi yang pernah dicapai sebelumnya sekitar 37 persen saja,” lanjutnya sembari berharap agar dilakukan moratorium pegawai atau mengetatkan honorarium serta TPP yang proporsional sesuai eselonnya.

Dewan juga menyoroti besaran pos bantuan keuangan di APBD 2026 yakni mencapai Rp303 M, sedangkan belanja modal hanya Rp141 M, dimana pos terbesar dialirkan untuk DD/ADD ke desa. Meski begitu King menyarankan agar penggunaan banguan keuangan tetap mendukung visi misi pimpinan dan tepat sasaran.

"Sedangkan posisi belanja modal hanya Rp141 M, harus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD yakni Infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan harus diprioritaskan,” tambahnya.

Tentang postur APBD 2026 ini, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono menaggapi dengan mengatakan, penurunan kekuatan keuangan APBD tidak menyurutkan langkahnya mengutamakan kepentingan publik, Dia bertekad menyelesaikan infrastruktur dengan menuntaskan pembangunan jalan jembatan, merampungkan 15 persen sekolah rusak dan membangun saluran irigasi pertanian.

"Kita juga akan pertahankan untuk bisa memberikan layanan kesehatan seperti cek kesehatan gratis (CKG), pengentasan stunting dan memberikan 38 persen jaminan kesehatan UHC (Universal Health Coverage),” kata Ony Anwar usai memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam paripurna tersebut.

Dalam hal menggenjot angka PAD Ony akan melakukan berbagai terobosan diantaranya,  mengoptimalisasi retribusi sumur dalam, penyesuaian NJOP, retribusi hotel dan restoran juga reklame.

“Pemkab bekerjasama dengan ATR/BPN, juga telah melakukan citra satelit, sehingga bagi lahan, bangunan atau rumah yang berubah peruntukan harus izin dan ada retribusinya,” katanya.

Penambahan PAD ditargetkan sedikitnya Rp100 M hingga bisa mencapai Rp1 T di tahun 2030.

“Jadi kalau saat ini PAD murni dan BLUD bisa mencapai Rp400 M, tahun depan ya minimal Rp500M,.dan sejauh ini berjalan cukup baik," pungkasnya.

Editor : Joko Piroso