Gerindra Sragen Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Dinilai Lebih Efisien dan Minim Biaya Politik

SRAGEN, iNewsSragen.id - Jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sragen bersama Fraksi Gerindra DPRD Sragen menyatakan dukungan penuh terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Salah satu alasan utama dukungan tersebut adalah besarnya anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam penyelenggaraan Pilkada langsung.

Ketua DPC Partai Gerindra Sragen, Wahyu Dwi Setyaningrum, menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan hasil keputusan bersama yang telah dibahas secara internal oleh pengurus partai dan fraksi.

Baca Juga

Mas Bowo Kembali Pimpin PDIP Sragen, Targetkan Konsolidasi Menyongsong Pemilu 2029

“Saya mewakili jajaran pengurus DPC Partai Gerindra Sragen dan Fraksi Gerindra DPRD Sragen menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sikap ini sudah kami bahas dalam rapat koordinasi internal,” ujar Wahyu, Rabu (31/12/2025).

Menurut Wahyu, wacana ini sejalan dengan sikap Partai Gerindra secara nasional. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra sejak lama telah mendorong evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung, khususnya dari sisi efektivitas anggaran dan stabilitas pemerintahan.

“Jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, negara bisa melakukan efisiensi anggaran yang sangat besar. Anggaran Pilkada langsung yang sangat besar itu bisa dialihkan untuk program-program prioritas nasional,” jelasnya.

Wahyu mencontohkan sejumlah program yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta sektor pertanian dan ketahanan pangan yang dinilai lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Wahyu menilai pengalaman Pilkada Serentak 2024 menunjukkan tingginya biaya politik yang harus ditanggung para calon kepala daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memicu praktik-praktik tidak sehat dalam proses politik.

“Tidak bisa dipungkiri, ongkos politik Pilkada sangat tinggi. Bahkan berpotensi menimbulkan risiko korupsi ketika kandidat terpilih ingin mengembalikan biaya politiknya. Ini yang perlu kita evaluasi bersama,” tegasnya.

Editor : Joko Piroso