679 Paket Infrastruktur di Sragen Didanai BKK Provinsi Jateng, Plupuh Dapat Porsi Terbesar

SRAGEN, iNewsSragen.id — Pemerintah Kabupaten Sragen mendapat alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp27,695 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat desa.

Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai 679 paket pekerjaan yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Sragen.

Baca Juga

Sragen Uji Skema Mini Kompetisi untuk Pengadaan Seragam Gratis, Nilai Proyek Capai Rp4,16 Miliar

Berdasarkan data yang dihimpun, nilai per paket pekerjaan bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp200 juta. Anggaran tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan infrastruktur masyarakat, seperti peningkatan jalan, pembangunan sarana pendukung, hingga fasilitas pelayanan publik.

Salah satu desa yang mendapat alokasi paket dengan nilai terbesar adalah Desa Ngrombo, Kecamatan Plupuh. Desa tersebut memperoleh tiga paket pembangunan jalan aspal dengan nilai masing-masing Rp200 juta.

Selain Desa Ngrombo, sejumlah paket dengan nilai maksimal Rp200 juta juga dialokasikan untuk Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, berupa pembangunan jalan aspal; Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, untuk jalan beton; serta Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, untuk rehabilitasi sarana dan prasarana Posyandu.

Baca Juga

Bupati Sigit Resmikan Balai Rakyat Hasil Donasi Warga Sragen bagi Korban Banjir Aceh Tamiang

Anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKB, Mukafi Fadli, membenarkan adanya kebijakan penguatan bantuan keuangan yang lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian arah pembangunan dengan pengawasan yang lebih ketat.

“Sekarang memang ada arahan bahwa bantuan yang sifatnya hibah ditunda terlebih dahulu. Yang dimaksimalkan adalah infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan talud,” ujar Mukafi.

Baca Juga

12 SPPG di Sragen Dihentikan Sementara, Satgas MBG Soroti Dugaan Pelanggaran Standar Operasional

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur dinilai memiliki dampak langsung yang lebih luas bagi masyarakat.

“Infrastruktur langsung menyentuh kebutuhan mayoritas masyarakat dan harus selaras dengan program pemerintah provinsi,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Dedy Endriyatno, mengatakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah terkait alokasi bantuan tersebut telah diterbitkan.

Baca Juga

Jalan Rusak di Sragen Segera Dihotmix dan Dicor Beton, Ini Daftar Lokasinya

“SK-nya sudah keluar dan ditandatangani. Untuk proses pencairan mengikuti mekanisme yang berlaku,” ujar Dedy.

Menurut mantan Wakil Bupati Sragen tersebut, alokasi bantuan pembangunan merupakan hasil usulan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun reses anggota dewan.

“Usulan masyarakat masuk melalui jalur tersebut dan kemudian diproses sesuai aturan,” jelasnya.

Baca Juga

Internet Rakyat Masuk Sragen, DPRD Siapkan Aturan Baru untuk Jaringan Nirkabel

Terkait adanya isu proyek yang berada di luar daerah pemilihan (dapil), Dedy menegaskan bahwa pelaksanaan bantuan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Tidak boleh lintas dapil. Aturannya memang demikian dan harus dijalankan sesuai mekanisme,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan BKK tersebut, Pemkab Sragen berharap pembangunan infrastruktur dapat semakin merata serta meningkatkan kualitas pelayanan dan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Editor : Joko Piroso