Aliansi Mahasiswa Ngawi Serukan Reshuffle Pejabat Tak Kompenten dan Tarik Militer Kembali ke Barak

NGAWI, iNewsSragen.id - Aliansi Mahasiswa Ngawi yang terdiri dari organisasi mahasiswa  PMII, GMNI, IMM dan serikat BEM Ngawi menggelar demo untuk mengkritisi kebijakaan pemerintah pusat dan daerah dalam tema Indonesia Carut Marut, Ngawi Mawut di Kantor Pemkab Ngawi dan Gedung DPRD Ngawi, Kamis, ( 25/6/2026).

Aksi ini mengusung 11 isu yang terbagi dalam dua klaster yaitu isu nasional dan isu lokal. Isu nasional diantaranya meliputi kenaikan harga BBM dan bahan pokok,  evaluasi total program strategi nasional MBG dan KDMP,  reshuffle pejabat yang tidak kompeten, militerisme dan RUU Perampasan Aset.

Sedangkan isu lokal berkisar tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, perluasan lahan produktif dan reklamasi bekas tambang galian C.

"Semua isu yang tertuang dalam berkas tuntutan ini telah kami sampaikan kepada eksekutif yang diterima oleh Wakil Bupati Ngawi dan legislatif yang juga diterima oleh Ketua DPRD Ngawi, " kata Ketua PMII Cabang Ngawi, Asep Samsul Rijza dalam keterangan kepada media.

"Tuntutan dan aspirasi ini merupakan hasil konsolidasi kita tentang isu nasional terutama evaluasi total tentang MBG dan KDMP serta pemborosan APBN yang cukup besar," lanjutnya.

"Militerisme juga menjadi sorotan kami dan berharap agar militer tidak terlalu masuk keranah sipil dan kembali ke barak untuk pengamanan dan kondusifitas NKRI," tambahnya.

"Tidak kalah penting bagi kami, RUU Perampasan aset yang kini menjadi bola liar agar segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang agar para koruptor dapat dihukum seberat beratnya," tutupnya.

Asep mengapresisasi langkah DPRD Ngawi yang langsung memberi kepastian dalam satu minggu untuk mengirimkan berkas tuntutan para mahasiswa ke DPR RI.

Kesanggupan DPRD Ngawi ini disebut oleh Ketua DPRD Ngawi Yuwono Katiko sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswa Ngawi yang menyampikan aspirasinya secara kritis demi keperpihakanya kepada kepentingan masyarakat.

"Kita mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh para mahasiswa dalam aksi ini, aspirasi ( tuntutan ) kebijakan nasional, kami mendukung dalam bentuk menghadirkan fraksi yang berkepentingan agar meneruskan tuntutan tersebut ke fraksi di DPR RI yang lebih berkompeten dalam menyusun kebijakan nasional," kata Yuwono usai menandatangani penerimaan berkas tuntutan dari para pendemo.

"Adapun aspirasi tuntutan kebijakan lokal ( daerah ), kami juga berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya melaui mekanisme yang ada di DPRD dalam bentuk rapat dengar pendapat ( RDP ) dengan mitra yang berkaitan, dari tuntutan yang disampaikan ini wewenang komisi II dan komisi IV," terang Yuwono.

Dengan pengawalan pihak kepolisian aksi sekitar 100  mahasiswa ini  berlangsung tertib dan lancar hingga usai.

Editor : Joko Piroso